Bisnis.com, DENPASAR – Bank Pembangunan Daerah Bali meluncurkan program Tani Padi yang diharapkan tak hanya menyelesaikan persoalan permodalan petani, melainkan juga menjaga ketahanan pangan di daerah.
Melalui program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP), perbankan di Bali didorong untuk memprioritaskan petani agar mendapat akses pembiayaan jelang masa tanam. Program ini merupakan inisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama perbankan di Pulau Dewata.
Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma menjelaskan program KPSP merupakan satu langkah diversifikasi pembiayaan untuk pengembangan sektor unggulan Bali di luar sektor pariwisata dan sesuai dengan arah ekonomi kerti Bali. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Bali selain pariwisata. Selama ini BPD Bali sudah menyalurkan pembiayaan kepada petani melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan hadirnya program ini, BPD Bali mengaku akan terus meningkatkan kapasitas pembiayaan untuk petani.
“Program pembiayaan untuk petani masuk dalam program KUR BPD Bali, penyaluran KUR di 2022 kami targetkan Rp1,72 triliun, dan yang sudah tersalurkan Rp1,6 triliun atau 93 persen dari target. Pada 2024 kami akan meningkatkan plafon pembiayaan KUR hingga mendekati Rp2 triliun, ini juga merupakan upaya mendorong kredit untuk petani,” jelas Sudharma di sela acara Pencanangan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) yang dirangkaikan dengan acara bulan inklusi keuangan, Jumat (27/10/2023).
Para petani akan mendapatkan modal dengan nilai yang variatif, diukur dengan dari luas lahan tanam dan komoditas yang akan mereka tanam. Dalam program KPSP ini, dua Subak di Kabupaten Tabanan yakni Subak Bengkel dan Subak Jaka menjadi pilot project. Pilihan utama di Kabupaten Tabanan bukan tanpa alasan, Tabanan selama ini menjadi lumbung beras Bali, dan komoditas lainnya seperti sayur, Tabanan merupakan daerah yang masih bertahan sebagai kawasan pertanian di tengah laju industri pariwisata Bali.
Setelah Tabanan, program KPSP ini akan dilanjutkan ke Kabupaten lainnya di Bali, terutama Kabupaten yang menjadi sentral pertanian seperti Jembrana, Buleleng, Bangli. Selain mendapat pembiayaan, petani juga diberikan asuransi atau penjaminan, hal ini untuk memberikan rasa aman kepada petani dan meminimalisir kerugian jika terjadi gagal panen akibat.
Baca Juga
Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan program pembiayaan KPSP merupakan generic model kedua setelah program kredit melawan rentenir yang diluncurkan sebelumnya. Melalui KPSP, Perbankan didorong untuk memberikan skala prioritas kepada petani dalam mengakses pembiayaan.
“Pembiayaan sektor pertanian melalui KPSP ini akan membiayai mulai dari petani membeli bibit, membeli pupuk, sampai masa panen, selain itu juga akan dilakukan pendampingan termasuk diberikan asuransi. Nanti hasilnya dibeli oleh offtaker,” jelas Puji.
Pembiayaan ini diharapkan bisa menggenjot hasil pertanian Bali khususnya Kabupaten Tabanan yang menjadi lumbung pangan Bali.
Sementara itu, Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Raka Suardana menjelaskan model pembiayaan seperti program KPSP ini sangat membantu petani, apalagi disalurkannya menjelang masa tanam yang diproyeksikan akan berlangsung pada dalam waktu satu atau dua bulan kedepan.
Sudharma menjelaskan, ada tiga komponen yang dibutuhkan petani, pembiayaan yang berkesinambungan , asuransi sebagai jaring pengaman mereka jika terjadi gagal panen karena keadaan diluar kendali, kemudian yang ketiga adalah subsidi, baik itu subsidi pupuk maupun subsidi bibit.
“Asuransi petani seharusnya dibayarkan oleh pemerintah sebagai bentuk keberpihakan dan tidak memberatkan petani. Kemudian subsidi ini agar petani bisa mendapatkan pupuk dan bibit dengan harga yang terjangkau,” ujar Suardana.
