Bisnis.com, DENPASAR – Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Bali, pada 2024 mendatang akan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah yang diluncurkan oleh Bank BPD Bali.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma menjelaskan Bank BPD Bali akan menyediakan kartu fisik untuk seluruh Pemda di Bali secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah melakukan implementasi penggunaan kartu kredit tersebut. Kartu kredit pemerintah daerah tersebut akan digunakan dalam setiap transaksi belanja daerah untuk mencegah kebocoran dan korupsi anggaran.
“Saat ini terdapat dua instansi yang sudah mengimplementasikan kartu kredit yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, selanjutnya diikuti dengan Pemda lain, kami terimplementasi di seluruh OPD Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota pada kuartal I/2024,” jelasnya saat peluncuran kartu kredit pemerintah di Art Center, Denpasar pada Jumat (2/6/2023).
Bank BPD Bali sebagai bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) seluruh Pemda di Bali, telah memperoleh izin penerbitan kartu kredit pemerintah daerah melalui kanal pembayaran QRIS yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD dengan channel BPD Bali Mobile dan di monitoring melalui internet banking bisnis.
Bank BPD Bali juga sudah siap dalam implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbentuk fisik kartu, dengan dinyatakan lolos uji coba atau Production Trial Run (PTR) sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan pengajuan persetujuan ke Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran. Kartu Kredit untuk pemerintah daerah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi di daerah yang didorong oleh pemerintah pusat.
Kartu kredit ini diharapkan menjadi solusi sarana pembayaran yang praktis dan aman, dalam menjalankan kegiatan administrasi dan pembayaran belanja pemerintah serta mempercepat adopsi transaksi digital dan mendukung kemajuan ekonomi di Bali. Kehadiran KKI Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan sarana yang efisien dan praktis dalam melakukan pembayaran elektronik terkait belanja daerah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Baca Juga
“Kartu kredit ini dirancang dengan fitur-fitur keamanan untuk melindungi transaksi dan menjaga kerahasiaan informasi, kemudahan penggunaan yaitu melalui Kanal Mobile Banking khusus transaksi QRIS, serta menuju pengembangan yaitu dengan menggunakan Kartu Kredit Fisik serta dengan Online Payment,” jelas Sudharma.
