Bisnis.com, DENPASAR — PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berhasil membukukan pertumbuhan aset sebesar 8,34 persen selama kuartal II/2021 dibandingkan periode sama tahun lalu menjadi Rp27,7 triliun di tengah tekanan pandemi Covid-19 dan adanya penerapan PPKM.
Peningkatan aset tersebut dicapai dari pertumbuhan kredit yang tumbuh senilai Rp19,65 triliun dari sebelumnya Rp18,53 triliun. Kredit direalisasikan terdistribusi untuk kredit konsumtif senilai Rp10,12 triliun, kredit investasi Rp6,94 triliun, dan kredit modal kerja Rp2,59 triliun.
Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan untuk mempercepat akses keuangan, perseroan telah memberikan akses pembiayaan dengan berbagai produk kredit berupa kredit KUR super mikro, KUR mikro dan KUR kecil, kredit modal kerja, kredit investasi serta produk kredit lainnya.
Sampai dengan kuartal II/ 2021, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp1,52 triliun dari target Rp830,2 miliar. Bahkan, realisasi penyaluran KUR pada kuartal II/2021 adalah senilai Rp491,8 miliar dari target Rp300 miliar. Artinya, realisasi penyaluran KUR pada kuartal II telah tercapai 163,93 persen.
Selain kredit yang tumbuh positif, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank BPD Bali pada kuartal II/2021 juga mengalami pertumbuhan sebesar 9,50 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp23,53 triliun. Sumber terbesar DPK berasal dari peningkatan deposito sebesar 31,48 persen dari sebelumnya sebesar Rp8,41 triliun menjadi Rp11,06 triliun.
Sementara itu pencapaian giro dan tabungan mengalami penurunan masing - masing sebesar 12,17 persen dan 1,54 persen secara tahunan.
Baca Juga
"Pencapaian giro dan tabungan tersebut disebabkan oleh belum bergairahnya perekonomian sehingga masyarakat cenderung untuk memilih melakukan penyimpanan dana pada instrumen deposito," katanya.
Sudarma mengaakan, Bank BPD Bali berupaya mendukung Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dengan turut berperan serta dalam sejumlah program PEN.
Pertama, terkait pemberian relaksasi restrukturisasi kredit kepada 11.265 debitur. Restrukturisasi ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi debitur yang usahanya terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat tetap bertahan.
Selain itu, BPD Bali juga menyalurkan subsidi tambahan bunga KUR sejak Mei 2020 kepada 12.060 debitur dengan nominal Rp43,7 miliar, penyaluran subsidi bunga kredit UMKM Non KUR sejak Mei 2020 kepada 5.394 debitur dengan nominal subsidi Rp16,06 miliar, penyaluran kredit kepada UMKM dengan penjaminan dari Pemerintah sebanyak Rp18,03 miliarm
"Untuk penyaluran kredit kepada korporasi dengan penjaminan dari Pemerintah yang saat ini telah penandatanganan PKS dengan LPEI," sebutnya.
Terkait program penempatan uang negara, BPD Bali telah menyalurkan PUN tahap I senilai Rp2,59 triliun kepada 13.150 debitur atau sebesar 370 persen dari target Rp700 miliar. Penyaluran PUN tahap II dengan total realisasi Rp1,9 Triliun kepada 11.308 debitur, mencapai 172,30 persen dari target Rp1,1 triliun.
Dalam kondisi perekonomian yang menurun dari dampak restrukturisasi kredit, Bank BPD Bali berupaya meningkatkan pembentukan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) secara tahunan sebesar 29,09 persen dari sebelumnya sebesar Rp780 miliar menjadi Rp1,01 triliun. Kondisi ini pun berdampak pada penurunan laba sebesar 15,22 persen (yoy) dari sebelumnya Rp389 miliar menjadi sebesar Rp321 miliar.
"Namun pencapaian laba ini justru sebesar 123,33 persen dari target RBB semester I Tahun 2021. Walaupun terjadi penurunan laba, Bank tetap menjaga pencapaian rasio keuangan pada posisi baik," sebutnya.
Hingga kuartal II/2021, rasio kredit bermasalah BPD Bali atau Non Performing Loan (NPL) terjaga baik di angka 2,55 persen, sedangkan untuk rasio likuiditas Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 83,47 persen.
Rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 19,29%, rasio profitabilitas Return on Asset (ROA) sebesar 2,89%, rasio Return on Equity (ROE) sebesar 21,48% dan rasio efisiensi Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 69,97%.
"Sementara itu dari sisi kepatuhan, tidak ada pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM), dan Posisi Devisa Netto (PDN) yang dilakukan oleh Bank BPD Bali," sebutnya.
