Bisnis.com, DENPASAR — Lebaran tahun ini menjadi momentum bagi Bali untuk melakukan pemulihan kesehatan alih-alih mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan larangan mudik.
Kebijakan ini pun dinilai berpotensi tidak hanya menurunkan mobilitas manusia yang pergi ke kampung halaman, tetapi juga berlibur ke Pulau Dewata.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan selama periode April-Mei 2021 terjadi larangan mudik dan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Bali dinilai baru bisa berharap optimalisasi kunjungan wisatawan domestik pada Juni 2021.
Data Posko Terpadu Monitoring Angkutan Udara Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442 H Bandara Ngurah Rai menunjukkan, saat diterapkan larangan mudik pada 6 Mei 2021, jumlah penumpang yang tiba di Bali mencapai 632 penumpang. Sementara itu, jumlah keberangkatan, mencapai 622 penumpang.
Trisno menilai lebaran tahun ini memang tidak seketat tahun lalu yang menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB). Namun, kebijakan-kebijakan yang ada tetap membuat aktvitas ekonomi tidak bisa normal. Hal tersebut terlihat dari rendahnya kebutuhan uang tunai pada libur lebaran tahun ini dengan tahun lalu.
Misalnya, pada lebaran 2019, penarikan uang tunai (outflow) mencapai Rp4,13 triliun. Pada periode lebaran 2020 junlahnya turun menjadi Rp1,39 triliun. Periode lebaran tahun ini diperkirakan jauh lebih baik dari 2020 dengan jumlah Rp2,2 triliun. Kondisi lebaran tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalukarena penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang sangat ketat.
Baca Juga
"April dan Mei ada PPKM dan larangan mudik, kita berharap Juni bisa maksimal wisnusnya [wisatawan nusantara]. Namun, saat ini kita di Bali masih ada aktivitas, Kondisi lebih baik dibandingkan tahun lalu," katanya kepada Bisnis, Jumat (7/5/2021).
Ketua Umum Kadin Provinsi Bali I Made Ariandi mengatakan kebijakan pemerintah yang melakukan pelarangan mudik menjadi momentum bagi pulau dewata untuk fokus pada sektor kesehatan agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan. Apabila penyebaran Covid-19 bisa ditekan, baru giliran Bali untuk melakukan pemulihan ekonomi.
"Saat ini kita lebih fokus pada rencana menghindari penyebaran Covid-19, apalagi ada varian baru, itu yang harus diprioritaskan, taruhannya juga ekonomi. Kalau Bali berharap pariwisata normal lagi, kita harus jalani itu [pemulihan kesehatan]," sebutnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali Nengah Nurlaba menilai Bali baru bisa melakukan pemulihan ekonomi apabila setelah Lebaran tidak tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Saat kondisi kesehatan sudah membaik, pemulihan ekonomi baru bisa dilakukan Bali.
"Covid tidak melonjak, berarti lapangan perekonomian Bali dibuka kembali, semoga di Juli sudah bangkit secara signfikan, kita harus optimistis," sebutnya.
