Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membangun ekosistem digital di pondok pesantren untuk mempercepat pengembangan ekonomi berbasis digital yang akan menopang kemandirian pesantren.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Heru Saptaji, menjelaskan saat ini sudah tujuh pesantren di NTB yang menjadi pilot project atau percontohan pengembangan ekonomi digital. Pesantren tersebut didorong untuk melakukan transaksi pembayaran uang sekolah atau SPP secara digital melalui QRIS, transfer bank.
Pesantren yang memiliki produk ekonomi kreatif juga didorong menjual produknya melalui e-commerce atau pasar online, agar bisa menjangkau konsumen yang ada di luar daerah maupun luar negeri.
“Potensi pesantren di NTB ini sangat besar, kami mencoba memulai membangun ekosistem digital di pesantren agar kemandirian pesantren dapat terwujud, dan akses keuangan digital bisa dirasakan di pesantren,” jelas Heru dikutip, Selasa (22/8/2022).
Bank Indonesia juga mencatat pada 2022 terdapat tambahan 97.335 pengguna QRIS baru di Provinsi NTB, sehingga total jumlah pengguna QRIS saat ini mencapai sekitar 126.799 pengguna dan 168.766 merchants. Adapun rata-rata pertumbuhan nominal transaksi QRIS per bulan mencapai 23,42 persen.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menjelaskan perlu perluasan akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan kepada semua lapisan masyarakat bawah seperti UMKM hingga kalangan pesantren yang mengembangkan amal usaha.
Baca Juga
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga dapat mencegah masyarakat dari jeratan pinjaman rentenir. “Selama ini masyarakat NTB banyak yang lebih memilih meminjam di rentenir karena prosesnya cepat dan sederhana, tetapi menyulitkan di kemudian hari. literasi keuangan perlu terus ditingkatkan untuk menghilangkan hal tersebut,” jelas Zul.
Pemberdayaan UMKM dengan optimal akan memperkuat fundamental ekonomi NTB, Menurut Zul, saat pandemi Covid-19, dimana industri besar banyak terdampak secara finansial, di NTB justru tumbuh 5.000 UMKM baru. Tumbuhnya UMKM tersebut terjadi karena keberpihakan pemerintah provinsi hingga kabupaten melalui belanja bantuan sosial ke produk-produk lokal NTB.
“Pandemi membuktikan UMKM di NTB berhasil tumbuh dan bertahan, ini berkat kolaborasi antar pemerintah dan lembaga. Selain itu UMKM NTB juga bertahan melalui pasar digital,” ujar Zul. (C211)
