Bisnis.com, MATARAM - Konversi PT Jamkrida NTB Bersaing menjadi Jamkrida Syariah ditargetkan rampung pada kuartal II/2022 atau pada Juni tahun ini.
Direktur Utama Jamkrida NTB Bersaing, Lalu Taufik Mulyajati menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur konversi tersebut sudah rampung di tingkat Provinsi dan sedang menunggu persetujuan Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemnedagri) untuk pemberlakuan Perda.
"Kalau proses konversi ditingkat Provinsi sudah optimal, Perda sudah disetujui DPRD dan saat ini Perda sedang diperiksa oleh Kemendagri Dirjen Otonomi Daerah [Otda]. Januari ini harusnya sudah turun persetujuan dari Kemendagri dan Perda berlaku. Jadi tinggal 10 persen prosesnya," jelas Taufik pada Jumat (21/1/2022).
Jika konversi sudah tuntas, Jamkrida NTB bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pembentukan pengurus baru dan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Setelah konversi menjadi Jamkrida Syariah, laba ditargetkan naik hingga 100 persen atau Rp3 miliar. Target tersebut didukung masuknya penjaminan kredit dari Bank NTB Syariah.
"Selama ini kan kami tidak bisa menjaminkan kredit dari Bank NTB Syariah. Jika sudah menjadi Jamkrida Syariah, kami kembali bisa masuk ke Bank NTB syariah, target kami diawal 20 persen kredit di Bank NTB Syariah bisa kami jaminkan," jelas Taufik.
Baca Juga
Penjaminan yang bisa disalurkan setelah menjadi Jamkrida Syariah mencapai Rp300 miliar. "Jadi bisnisnya otomatis akan naik, IJP kami targetkan Rp6 miliar," kata Taufik.
Jamkrida NTB juga membidik surety bond di berbagai proyek OPD Pemprov NTB dan di tingkat kabupaten. "Pemprov NTB sudah komitmen untuk penjaminan proyek di OPD melalui Jamkrida, kemudian Pemkab Lombok Barat, Lombok Tengah juga komitmen, karena bagaimanapun jika dijaminkan ke kami kan dividen masuk ke kas daerah," kata Taufik.
