Bisnis.com, MATARAM -- Nusa Tenggara Barat memiliki lima prioritas daerah dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan.
Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah mengatakan lima prioritas daerah tersebut akan dikejar dengan integrasi program lintas sektor.
Prioritas pertama yaitu mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Hal ini penting mengingat dari 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, 9 di antaranya dalam status siaga bencana.
"Sembilan warnanya sudah merah, satu kuning yaitu KSB (Kabupaten Sumbawa Barat). Tapi KSB gempa kemarin juga terdampak. Jadi memang semuanya harus betul-betul memperhatikan potensi bencana ini," ujar Rohmi di Mataram, Kamis (4/4/2019).
Mitgasi bencana dan pemerataan infrastruktur tersebut diturunkan menjadi beberapa program yang akan dikerjakan antara lain desa tangguh bencana, perepatan jalan mantap, pembangunan irigasi yang cukup, dan listrik yang mencukupi untuk seluruh wilayah NTB.
Prioritas kedua yang menjadi fokus NTB yaitu pembangunan manusia, ketahanan keluarga, dan penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga
Guna mencapai tujuan ini program yang telah dibentuk antara lain Rumah Bahasa, Revitalisasi BLK, Program layak sanitasi, hingga revitalisasi posyandu.
Lebih lanjut Rohmi memaparkan, investasi, kesempatan kerja, dan nilai tambah ekonomi juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu yang menjadi fokus dalam prioritas ini adalah program pengembangan wisata melalui direncakanan adalah program 99 Desa wisata di seluruh NTB.
Terkait pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan energi, Rohmi menyebutkan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat menjadi salah satu faktor yang dianggap perlu mendapat perhatian.
"Melalui program zero waste kita mengupayakan untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa sampah itu bukan lagi musibah tetapi sampah adalah sumber daya," ujarnya.
Prioritas daerah lain yang menjadi sorotan adalah transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat.
Hal ini salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan berbagai aplikasi untuk mempermudah birokrasi.
