Bisnis.com, MATARAM — Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan BPR NTB menyalurkan pembiayaan tanpa bunga di Kota Mataram sebagai upaya mencegah pelaku usaha memilih pembiayaan rentenir. Kredit tanpa bunga diinisiasi oleh Tim Percepatan Akses Daerah (TPKAD) Kota Mataram melalui program Bebaskan Masyarakat dari Sengsara Riba atau Harum Berseri.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rico Rinaldy menjelaskan program Harum Berseri Kota Mataram merupakan perluasan program kredit Mawar Emas yang terlebih dahulu diluncurkan untuk para pelaku usaha mikro. Pembiayaan Harum Berseri menyasar para pelaku usaha mikro di Kota Mataram, terutama mereka yang masih ketergantungan terhadap rentenir.
Pelaku usaha bisa mencicil selama 12 bulan yang dimulai dari bulan kedua dari masa penerimaan pembiayaan. Rico menjelaskan bulan pertama pelaku usaha tidak dihitung agar pelaku usaha bisa fokus mengembangkan usahanya.
Setiap pelaku usaha diberikan pembiayaan mulai Rp1 juta per orang, dan akan ditambah jika pembiayaan lancar. Pelaku usaha sama sekali tidak dikenakan bunga oleh perbankan yang memberikan pembiayaan. Rico menyebut dua bank yang siap menyalurkan kredit Harum Berseri.
"Bank BPD Bali menyiapkan Rp100 juta untuk program Harum Berseri, kemudian BPR NTB Rp40 juta," jelas Rico, Jumat (31/5/2024).
OJK menargetkan realisasi program pembiayaan tanpa bunga ini bisa menghilangkan praktik rentenir yang selama ini menjerat pelaku usaha mikro. Selain itu, perbankan lain di NTB juga didorong untuk bergabung agar alokasi pembiayaan semakin besar dan semakin banyak pelaku usaha menikmati pembiayaan murah.
Baca Juga
Sementara itu, Kredit Mawar Emas sudah direalisasikan oleh beberapa bank, seperti Bank NTB Syariah yang menyalurkan Rp2,46 miliar sejak program ini diluncurkan. Kemudian BPR Syariah Dinar Ashri Rp350 juta, BSI Rp937 juta dan PNM Rp36 juta Rico berharap perbankan menambah alokasi pembiayaan ke Program Mawar Emas, karena dampaknya sangat positif terhadap perkembangan pelaku usaha mikro di NTB.
Selain dari program mawar emas, TPKAD juga terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. TPKAD melakukan literasi keuangan berbasis desa. Pada tahun 2023 akan dilaksanakan pilot project desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dalam rangka menciptakan keuangan inklusif di wilayah perdesaan. Hal ini diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan penggunaan produk/layanan jasa keuangan serta kepemilikan rekening tabungan bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
