Bisnis.com, DENPASAR - Munculnya penolakan penyelenggaraan event kejuaraan dunia Motocross MXGP di Eks Bandara Selaparang oleh Pemerintah Kota Mataram menuai kontroversi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Alasan Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menolak MXGP karena Angkasa Pura selalu pemilik aset belum membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp800 juta dinilai kurang tepat, karena merupakan dua masalah yang terpisah. Pemkot Mataram juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam MXGP dan pengelolaan Bandara Selaparang sehingga enggan mengeluarkan izin.
Asosiasi Hotel Mataram (AHM) angkat suara dengan keputusan Walikota Mataram menolak event MXGP, menurut ketua AHM, Made Adiyasa penolakan dari Walikota kurang tepat karena hanya melihat dari satu sisi saja. Padahal jika dievaluasi saat event MXGP pertama di 2023, Adiyasa menyebut dampaknya cukup positif bagi pariwisata Kota Mataram, terutama okupansi hotel.
"Selama tiga hari penyelenggaraan kami kaget karena dampaknya ke hotel kami luar biasa, tamu yang menginap ramai. Okupansi saat itu mencapai 70%. MXGP ini kan event besar, harus dipertahankan karena berdampak terhadap ekonomi daerah," jelas Adiyasa saat dikonfirmasi media, Rabu (29/4/2024).
Soal masalah pajak yang belum dibayar ke Pemkot Mataram, Adiyasa meminta para pihak terkait untuk membangun komunikasi untuk penyelesaian masalah tersebut. Menurutnya tidak perlu mengorbankan event yang sudah ditunggu masyarakat hanya karena satu masalah.
Pelarangan event sekelas MXGP menurut Adiyasa tidak selaras dengan target Mataram yang sedang memacu pariwisata. Apalagi saat ini pembangunan hotel baru di Mataram sedang tumbuh, untuk mengisi kamarnya tentu butuh event besar yang bisa menarik minat orang berkunjung dan menginap di Mataram.
Baca Juga
Sementara itu, Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I (AP I) Bandara Lombok, Arif Haryanto menjelaskan AP I selalu berkomitmen membayar PBB Eks Bandara Selaparang setiap tahun. Akan tetapi pembayaran PBB tidak dilakukan pada 2023 karena ada MOU antara AP I dengan Pemprov NTB untuk membebaskan pembayaran PBB 2023 sebagai kompensasi pelaksanaan MXGP 2023 di Eks Bandara Selaparang.
"Pada prinsipnya Angkasa Pura I berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran PBB Eks-Bandara Selaparang, mengingat selama ini kami tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran PBB untuk objek di Selaparang tersebut. Akan tetapi untuk tahun 2023 ini terkait pembayaran PBB Eks-Bandara Selaparang tidak bisa kami tunaikan karena adanya MoU dimana Pemprov NTB berkomitmen untuk membebaskan pembayaran PBB 2023 sebagai kompensasi pelaksanaan MXGP 2023 di eks Bandara Selaparang," jelas Arif.
Sebagai informasi, event NTB sebenarnya mendapat kesempatan dua kali sebagai tuan rumah pada MXGP 2024, event pertama akan dilaksanakan di sirkuit Samota, Sumbawa dan kedua di Eks Bandara Selaparang.
