Bisnis.com, DENPASAR — Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali terus memacu pembiayaan ke sektor pertanian melalui program Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP).
BPD Bali kali ini menyasar Kabupaten Jembrana yang merupakan daerah yang memiliki lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terbesar di Bali. Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali, I Wayan Sutela Negara menjelaskan pembiayaan ke sektor pertanian di Jembrana merupakan prioritas BPD untuk terus di akselerasi, di samping pembiayaan ke pelaku usaha sektor lainnya.
Sutela menyebut selama ini penyaluran kredit ke petani di Jembrana terus tumbuh positif dan telah membantu petani untuk berkembang. "Data Penyaluran Kredit oleh Bank BPD Bali terkhusus pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan khusus di Kabupaten Jembrana telah mengumpulkan 560 rekening dengan nominal Rp 74,9 miliar atau 5.57% dari keseluruhan penyaluran kredit di Bank BPD Bali Cabang Negara," jelas Sutela dari keterangan resminya, Rabu (6/3/2024).
Sutela juga juga mengucapkan terimakasih kepada pihak regulator, OJK dan BI yang telah mempercayakan dan memberikan respons positif terhadap pengembangan produk dan layanan Bank BPD Bali. Sehingga terus tumbuh menjadi Bank Daerah dengan standar nasional sesuai harapan masyarakat.
Bupati Jembrana, I Nengah Tamba menjelaskan pembiayaan dari Perbankan seperti BPD Bali sangat penting untuk mengembangkan produk pertanian dan UMKM, apalagi Pemkab Jembrana saat ini sedang fokus dalam mengembangkan sejumlah komoditas pertanian seperti cokelat dan mempertahankan Jembrana sebagai salah satu lumbung pangan Bali.
Tamba juga menyebut, Jembrana juga sukses melakukan hilirisasi di usaha kerajinan dengan hadirnya sentral tenun yang memfasilitasi para perajin.
Baca Juga
"Bagaimana konsentrasi OJK dan Perbankan terhadap pembiayaan UMKM dan Pertanian yang ada di Kabupaten Jembrana kami sangat apresiasi. UMKM kami sudah sangat luar biasa melalui hilirisasi UMKM di sentra tenun yang kami miliki, di sentra tersebut UMKM langsung menjual hasil karyanya, karena selama ini UMKM itu tidak punya toko tidak bisa memajang barangnya kemudian juga mereka tidak bisa menjual barangnya," ujar Tamba.
