Bisnis.com, DENPASAR - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali terus memacu pembiayaan ke sektor pertanian, khususnya ke komoditas pertanian yang memberi andil terhadap inflasi di daerah.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma menjelaskan sebagai bank daerah, BPD Bali memiliki tugas untuk ikut andil dalam pengembangan pertanian dan sekaligus mengendalikan inflasi dari kelompok volatile food. Apalagi enam Kabupaten di Bali seperti Buleleng, Jembrana, Karangasem, Bangli, Klungkung, Tabanan menjadikan sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Sudharma menjelaskan, alokasi pembiayaan untuk petani bisa melalui sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan pembiayaan murah bagi petani dan pelaku UMKM. Kemudian ada juga kredit Kusuma yang dialokasikan untuk alumni KUR atau nasabah yang sudah tidak bisa mengakses KUR.
"Pembiayaan ke sektor pertanian akan terus kami lanjutkan di 2024, khususnya ke sektor pertanian yang memberi andil terhadap inflasi. Ini sekaligus strategi pengendalian inflasi selain program pasar murah," jelas Sudharma kepada media dikutip Rabu (28/2/2024).
Selain mengembangkan sektor hulu, BPD Bali juga mengalokasikan pembiayaan ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang berperan sebagai off taker atau penampung komoditas petani. Seperti diketahui sejumlah Perumda di Bali, antara lain Perumda Dharma Santika Tabanan, Perumda Swatantra dan Perumda di Kabupaten lain diberikan tugas sebagai offtaker, membeli hasil panen petani dengan harga yang layak dan didistribusikan ke daerah lain di Bali.
Sudharma berharap dengan pembiayaan yang optimal, sektor pertanian di Bali bisa berkembang dengan baik. Berdasarkan intermediasi yang telah dilakukan, terdapat peningkatan penyaluran kredit secara tahunan (yoy) mencapai 5,39% atau meningkat dari Rp20,06 triliun pada Desember 2022 dan mencapai Rp21,15 triliun pada Desember 2023. Komposisi penyaluran kredit produktif mencapai 54,34% dari total portofolio kredit pada Desember 2023 atau meningkat dari Desember 2022 yang hanya sebesar 52,52%.
Baca Juga
“Hal ini mengisyaratkan bahwa Bank BPD Bali telah menyalurkan kredit kepada UMKM melebihi dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah, yaitu paling sedikit sebesar 25% pada akhir bulan Juni 2023 dan posisi akhir bulan Desember 2023," ujar Sudharma.
Pemenuhan rasio ini bersumber dari tercapainya penyaluran kredit KUR sebesar 100% dari target, yaitu sebesar Rp1,72 triliun. Upaya lainnya ditunjukan oleh Bank BPD Bali melalui pembiayaan UMKM termasuk pertanian, yakni penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan penyaluran insentif untuk mendorong permintaan domestik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
