Bisnis.com, DENPASAR – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Lalu Gita Ariadi sebagai Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa (19/9/2023) di Jakarta. Gita akan menjabat selama satu tahun ke depan hingga terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada Pilkada serentak 2024.
Sebagai Pj Gubernur yang baru, Gita memiliki banyak 'pekerjaan rumah' yang harus dituntaskan mulai dari optimalisasi penggunaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), penyelesaian utang daerah kepada pihak ketiga, hingga soal kemiskinan NTB yang masih di angka 13 persen.
Pengamat Ekonomi Universitas Mataram, Firmansyah menjelaskan sebagai Pj Gubernur, Gita memiliki segudang tugas yang harus diemban di masa transisi ini. Tugas pertama yang paling penting adalah realisasi APBD 2024 dan penyelesaian utang kepada pihak ketiga. APBD NTB yang ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD NTB pada 2023 mencapai Rp6,12 triliun.
Gita dituntut untuk mampu mengoptimalkan penggunaan APBD karena pertumbuhan ekonomi daerah juga bergantung pada belanja pemerintah, apalagi masih ada sektor yang merasakan dampak pandemi covid-19 di NTB terutama lapangan usaha yang ada di sektor pariwisata.
“Pemprov juga masih memiliki utang kepada pihak ketiga seperti kontraktor yang sudah melaksanakan proyek Pemprov, masalah ini juga menjadi tugas Pj Gubernur dalam setahun masa jabatannya,” jelas Firman saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa (19/9/2023).
Tugas selanjutnya, Gita juga harus membahas bersama DPRD NTB soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU ini penting karena berkaitan dengan pendapatan daerah di masa depan. Menurut Firman Pemda harus mampu membuat Peraturan Daerah (Perda) yang efektif sebagai turunan UU tersebut agar mampu menambah pendapatan daerah.
Baca Juga
Selain itu, selama satu tahun ke depan, Pj Gubernur juga memiliki tugas berat untuk menurunkan angka kemiskinan NTB yang masih tinggi. Menurut data BPS NTB, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat sebesar 0,17 persen terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 751.230 orang, bertambah 6.540 orang terhadap September 2022 dan bertambah 19.290 orang terhadap Maret 2022.
Selama lima tahun kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Rohmi, angka kemiskinan NTB cenderung stagnan, tidak ada penurunan drastis. Inflasi yang terus menerus terjadi di tambah pandemi selama dua tahun dianggap menjadi faktor utama gagalnya pengentasan kemiskinan di NTB.
Menurut Firman menurunkan angka kemiskinan di NTB tidak cukup melalui program structural seperti penyaluran bantuan sosial, pembukaan lapangan kerja baru, akan tetapi harus menyentuh level sosial penduduk miskin tersebut. “Jadi Pj Gubernur harus berdiskusi juga dengan sosiolog bagaimana mengatasi kemiskinan ini dari aspek sosiologis,” ujar Firman.
Gita juga memiliki tugas untuk mengawal suksesnya event di sirkuit Pertamina Mandalika, menurut Firman Pj Gubernur memiliki tugas bagaimana event besar seperti MotoGP berdampak lebih luas secara ekonomi kepada masyarakat NTB khususnya masyarakat di sekitar Mandalika.
Pj Gubernur yang hanya menjabat setahun tentu tidak mungkin menyelesaikan masalah - masalah fundamental, namun Gita dengan pengalaman birokrasi yang panjang di NTB, dinilai mampu meletakkan pondasi - pondasi penyelesaian masalah sehingga bisa dilanjutkan oleh Gubernur definitif hasil Pilkada 2024.
