Bisnis.com, DENPASAR – PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara kembali mendapat suntikan modal Rp15 miliar pada 2023 dari Pemerintah Provinsi Bali selaku pemegang saham mayoritas.
Suntikan modal ini untuk meningkat kinerja Jamkrida selaku penjamin kredit seiring dengan aktivitas masyarakat yang mulai meningkat pasca pandemi Covid-19. Direktur PT Jamkrida Bali Mandara, I Ketut Indra Satya Dharma, menjelaskan selain Pemprov Bali, suntikan modal juga berasal dari Pemkot Denpasar senilai Rp5 miliar tetapi diberikan secara multiyears.
Dari laporan keuangan Jamkrida, hingga 31 Desember 2022, modal inti Jamkrida mencapai Rp149,02 miliar dengan mayoritas pemegang saham dari Pemprov Bali senilai Rp135 miliar, kemudian Pemkab Badung Rp5 miliar, Pemkab Gianyar Rp1,8 miliar, Tabanan Rp1,3 miliar, Jembrana dan Klungkung masing-masing Rp1 miliar dan kabupaten lainnya di bawah Rp1 miliar.
Indra menjelaskan, pada 2023 fokus penjaminan Jamkrida Bali pada penjaminan kredit program seperti KUR Bank BPD. “Target kami minimal bisa menjaminkan 40 persen dari Rp1,6 triliun KUR yang akan disalurkan Bank BPD Bali pada 2023. Ini bagian dari tugas kami mendukung pertumbuhan UMKM yang menerima KUR,” jelas Indra kepada Bisnis, Senin (17/4/2023).
Selain kredit program, penjaminan BPD Bali berasal dari penjaminan sejumlah proyek yang sedang berjalan di Bali seperti proyek pembangunan Pusat Kesenian Bali (PKB) di Klungkung, kemudian monumen Turyada di Kabupaten Buleleng.
Indra menyebut secara total nilai kredit yang sudah dijaminkan oleh Jamkrida Bali sekitar Rp25 triliun. Indra juga menyebut penjaminan Jamkrida Bali 70 persen berasal dari kredit konvensional di luar kredit program seperti KUR.
Baca Juga
Laba Jamkrida Bali pada 2022 mencapai Rp4,9 miliar atau naik Rp1,8 miliar jika dibandingkan dengan laba pada 2021 yang nilainya Rp3,07 miliar.
