Bisnis.com, DENPASAR – Nasabah BPD Bali segmen pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) mulai naik kelas ke kredit komersial setelah usahanya berkembang pesat dan secara aturan tidak diperbolehkan lagi mengambil KUR plafon pinjaman di atas Rp500 juta.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma menjelaskan nasabah UMKM yang sudah mendapat kredit KUR lebih dua kali dengan nilai akumulasi kredit di atas Rp500 juta harus naik kelas ke kredit komersial sesuai dengan aturan pemerintah.
“Jadi kami lakukan graduasi atau UMKM yang sudah layak naik ke kredit komersial kami keluarkan dari kredit KUR. Setelah kami tarik data potensinya mencapai Rp100 miliar. Mereka yang naik kelas kami siapkan struktur fasilitas kredit yang pasca KUR. Kami buatkan kebijakan dan tingkat suku bunga yang masih kompetitif,” jelas Sudharma, Rabu (8/3/2023).
Mayoritas sektor yang naik kelas ke kredit komersial berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata seperti akomodasi, makanan dan minuman (akmamin) kemudian transportasi. Geliat pariwisata setelah pandemi juga turut mendongkrak kinerja UMKM sehingga mampu naik kelas.
Menurut Sudharma, naik kelasnya ratusan UMKM ke kredit komersial akan memberikan peluang baru bagi UMKM lain yang masih merintis masuk dalam program KUR yang bunganya subsidi oleh pemerintah. Bank BPD Bali juga tetap komitmen mendampingi nasabah walaupun sudah mendapat kredit komersil, agar kinerjanya tetap berkembang.
Sementara itu target penyaluran KUR BPD Bali pada 2023 mencapai Rp1,6 triliun, target tersebut naik karena pada 2022 penyaluran KUR Bank BPD Bali tercapai 100 persen dengan realisasi Rp1,3 triliun.
“Memang realisasi penyaluran KUR kami sangat progresif, pada 2022 saja kami mengajukan penambahan sampai dua kali. KUR yang disalurkan ke UMKM terutama dari kredit mikro itu tumbuh 19,31 persen, sehingga di 2023 kami sepakat menaikkan target ke Rp1,6 triliun,” ujar Sudharma.
Sudharma juga menjelaskan BPD Bali tetap fokus pada penyaluran kredit produktif pada 2023 yang porsinya mencapai 53 persen. Bank BPD Bali juga menargetkan non performing loan (NPL) di angka 2,65 persen.
