Bisnis.com, DENPASAR – PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti salah satu perusahaan yang mengajukan diri membangun Bandara Bali Utara menanggapi penolakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri terhadap Bandara Bali Utara.
Direktur Utama PT. BIBU Erwanto Sad Adiatmoko menjelaskan jika penolakan terhadap Bandara Bali Utara yang dibangun di darat lebih kepada ungkapan cinta Megawati kepada Bali khususnya Buleleng yang merupakan tanah leluhurnya.
“Saya memang belum bertemu dengan Ibu Megawati secara langsung, semoga ada kesempatan untuk bertemu sehingga bisa menjelaskan kepada beliau konsep bandara offshore yang kami bangun. Kalau kami melihat pandangan beliau sebagai ungkapan cinta kepada Bali,” jelas Erwanto saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (18/1/2023).
Menurut Erwanto, jika presiden kelima Indonesia tersebut mendengar pemaparan BIBU secara langsung dan tuntas, maka Megawati diyakini akan berpendapat berbeda. BIBU melihat wajar Megawati menolak jika bandara yang dibangun di darat yang akan mengikis lahan Bali yang semakin berkurang.
Dalam master plant BIBU, pembangunan Bandara Bali Utara dilakukan secara offshore, di tepi laut dengan memanfaatkan lahan yang sudah abrasi di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. BIBU mengklaim walaupun secara offshore, pembangunan Bandara Bali Utara tidak banyak melakukan reklamasi.
“Setiap tahun daratan di tepi pantai Kubutambahan tersebut mengalami abrasi sebesar lima meter, dan ini akan berdampak terhadap luas daratan Bali. Dengan dibangunnya bandara di lokasi tersebut sekaligus kami mengembalikan daratan yang sudah abrasi, jadi kami akan melakukan restorasi daratan tersebut, bukan reklamasi, itu konsep yang berbeda,” ujar Erwanto.
Baca Juga
BIBU sudah mengajukan ke pemerintah pusat titik lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, pemerintah akan memilih dan menetapkan lokasi pembangunan bandara sesuai dengan aturan yang ada. BIBU juga mengklaim secara feasibility study (FS) atau kajian akademis, lokasi di pantai Sembiran tersebut sudah cocok untuk pembangunan bandara.
Nilai investasi pembangunan Bandara Bali Utara ini mencapai Rp17 triliun dengan luas bandara 600 hektare.
Erwanto menjelaskan sudah banyak investor yang meminta untuk bergabung dalam proyek tersebut, baik investor domestik maupun dalam negeri. BIBU menargetkan pada 2023 ground breaking sudah dilakukan dan konstruksi pembangunan bandara dimulai.
“Kami targetkan pembangunan bandara mulai tahun ini (2023), karena Bandara Ngurah Rai pada 2026 diprediksi kapasitasnya penuh, sehingga sebelum 2026 kami targetkan bandara rampung minimal satu runway sudah beroperasi dari tiga runway yang kami targetkan,” ujar Erwanto.
Dikeluarkannya Bandara Bali Utara dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menurut Erwanto bukan berarti pembangunan Bandara Bali Utara batal. Pencoretan dari PSN tersebut karena Bandara Bali Utara tidak bisa selesai di 2024, sementara PSN yang merupakan program strategis presiden harus selesai di 2024.
Erwanto mengklaim komunikasi dengan pemerintah pusat terus berjalan dengan baik.
Menjawab kekhawatiran Megawati masyarakat Buleleng akan terpinggirkan dengan pembangunan bandara dan merusak alam Bali Utara, BIBU menjamin masyarakat Buleleng akan diberdayakan khususnya 13 desa di Kecamatan Tejakula dan Kubutambahan yang berada di sekitar Bandara.
BIBU menjamin tidak ada warga yang diambil lahannya terganggu karena pembangunan bandara secara offshore, termasuk lahan pertanian di Bali Utara tidak akan berkurang dengan adanya bandara.
“Kami sudah siapkan model pemberdayaan dan penyerapan lapangan kerja bagi masyarakat Bali Utara. Bayangkan ada 200.000 lapangan kerja terbuka, dan kami komitmen menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal di berbagai sektor pekerjaan, walaupun jenjang pendidikan rendah kami akan serap, tinggal sesuaikan sektor mana yang cocok untuk mereka. Bahkan kami juga akan menyerap pekerja yang memiliki kebutuhan khusus seperti di Desa Bengkala,” ujar Erwanto.
