Bisnis.com, MATARAM - Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Barat sepanjang 2021 mencapai Rp5,7 triliun atau naik Rp1,5 triliun dibanding penyaluran 2020 dengan nilai Rp4,2 triliun.
Data dari Direktorat Jenderal Pebendaharaan Negara (DJPb) wilayah NTB mencatat penyaluran KUR per skema program terbesar disalurkan melalui KUR mikro dengan nilai Rp3,69 triliun, kemudian skema kecil Rp1,7 triliun, skema UMI Rp104 miliar, kredit Supermi Rp152 miliar dan kredit TKI Rp2,9 miliar.
Kepala DJPb NTB Sudarmanto menjelaskan kredit Supermi yang mulai digulirkan pada 2020 berkembang dengan pesat. "Kredit Supermi ini perkembangannya sangat pesat, pada 2020 nilai realisasinya Rp77 miliar, pada 2021 mencapai Rp152 miliar. Naiknya kredit Supermi juga diindasikan berpindahnya debitur UMI ke kredit Supermi," jelas Sudarmanto, Jumat (14/1/2022).
Penyaluran KUR per sektor atau lapangan terbesar ada di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan nilai Rp2,5 triliun, kemudian perdagangan besar dan eceran Rp2,3 triliun, industri pengolahan Rp329 miliar, jasa kemasyarakatan Rp193 miliar, penyedia akomodasi dan makan minum Rp128 miliar, perikanan Rp77 miliar, transportasi dan pergudangan Rp42,8 miliar, usaha persewaan dan jasa perusahaan Rp17,6 miliar, jasa kesehatan dan sosial Rp9,3 miliar, konstruksi Rp1,2 miliar.
Pada 2021 terjadi perubahan skema kredit dari perdagangan besar dan eceran ke sektor pertanian, terlihat dari besarnya penyaluran kredit ke sektor pertanian. "Hal itu terjadi ditenggarai melambatnya sektor perdagangan akibat pandemi Covid-19," ujar Sudarmanto.
Realisasi KUR terbesar berada di kabupaten Lombok Timur dengan nilai Rp1,09 triliun atau 19,28 persen dari nilai realisasi Rp5,7 triliun. Kemudian disusul oleh kabupaten Sumbawa Rp1,07 triliun, kabupaten Bima Rp891 miliar, Lombok Tengah Rp836 miliar, Lombok Barat Rp548 miliar, kota Mataram Rp448,9 miliar, Lombok Utara Rp155 miliar, Sumbawa Barat Rp152 miliar, dan kota Bima Rp95 miliar.
Baca Juga
Sudarmanto mendorong Pemda di NTB semakin aktif mendata UMKM agar KUR semakin mudah diakses oleh UMKM. "Dengan melandainya covid-19 kami berharap Pemda semakin aktif mendata UMKM sehingga lebih banyak pelaku yang memanfaatkan akses kredit murah," ungkapnya. (K48)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
