Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pengguna QRIS di NTB Lampaui Target

Untuk memperluas penggunaan QRIS, BI menyasar instansi pemerintah kabupaten dan kota di NTB.
Harian Noris Saputra
Harian Noris Saputra - Bisnis.com 24 November 2021  |  18:35 WIB
Pengguna QRIS di NTB Lampaui Target
Warga bertransaksi digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). - Antara/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, MATARAM - Pengguna aplikasi pembayaran nontunai QRIS di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melampaui target pada 2021.

Data dari Kantor Perwakilan BI NTB menyebutkan jumlah pengguna QRIS sejumlah 121.755 merchant QRIS, melampaui target 2021 yang berjumlah 121.200 merchant. Pengguna QRIS sudah menyasar kelompok UMKM hingga pengusaha kelas menengah ke atas.

Kepala Kantor BI NTB Heru Saptaji menjelaskan capaian tersebut berkat kesadaran para pelaku usaha dari kelompok mikro hingga pelaku usaha besar di berbagai lapangan usaha seperti ekonomi kreatif, transportasi, hingga pariwisata untuk menggunakan transaksi nontunai yang lebih praktis.

"Target kami tahun ini sudah terpenuhi lebih dari 100 persen, tinggal bagaimana mengedukasi masyarakat agar mau bertransaksi dengan QRIS. Seperti event World Superbike kemarin banyak pengguna baru dan mereka merasakan kemudahan transaksi," jelas Heru pada Rabu (24/11/2021).

Untuk memperluas penggunaan QRIS, BI menyasar instansi pemerintah kabupaten dan kota di NTB untuk bertransaksi menggunakan QRIS. "Pemda bisa menggunakan QRIS untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya menggunakan QRIS untuk pembayaran parkir yang dikelola Pemda. Kemudian pembayaran retribusi pedagang di pasar, transportasi hingga fasilitas pariwisata. Kemudian pembayaran Bansos nontunai," kata Heru.

BI NTB bersama Pemda se-Nusa Tenggara Barat membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mendorong penggunaan QRIS di instansi pemerintahan. "Dengan transaksi nontunai yang optimal di Pemda, maka potensi PAD semakin naik, dan mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif di daerah," ujar Heru. (K48)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia ntb QRIS
Editor : Miftahul Ulum

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    Terpopuler

    Banner E-paper
    back to top To top