Bisnis.com, MATARAM - Nusa Tenggara Barat diproyeksikan sebagai Kawasan Industri Halal (KIH) di Indonesia Timur yang akan dimulai pada 2021.
Bank Indonesia perwakilan NTB sebagai salah satu lembaga yang mengemban amanah pengembangan industri halal di NTB memiliki target membangun ekosistem industri halal dari hulu hingga hilir.
Kepala Perwakilan BI NTB Heru Saptaji menjelaskan yang terpenting dalam pembangunan kawasan industri halal pendekatan proses sehingga memberi dampak bagi UMKM dan masyarakat NTB.
"Kami menggunakan pendekatan komprehensif, melalui pengembangan ekosistem Halal Value Chain (HVC)," jelas Heru kepada Bisnis pada Minggu (3/9/2021).
Adapun langkah pengembangan industri halal tidak dapat hanya bertumpu pada produk dan pelaku usaha atau dalam proses input dan produksi, tetapi seluruh komponen secara end to end, mulai dari proses pengemasan, distribusi, sampai dengan pemasaran.
Selain itu, pengembangan ekosistem HVC juga mencakup sektor keuangan syariah yang mendorong pembiayaan syariah, baik melalui keuangan komersial syariah maupun keuangan sosial syariah, Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF).
Baca Juga
BI NTB telah melakukan program pelatihan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dan IKM setiap tahun dengan menggandeng perbankan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Heru juga menjelaskan, pembangunan KIH di NTB harus berbasis komoditas atau sektor.
Sektor yang dinilai berpotensi dikembangkan industri pangan halal, fesyen halal yang berbasis produk lokal NTB seperti tenun. "Kami bersama Pemda aktif mempromosikan tenun NTB ke pasar nasional maupun internasional, kami juga melakukan pendampingan pengerajin tenun agar kualitasnya dapat ditingkatkan," ujar Heru.
Selain itu, kawasan industri halal NTB ditargetkan dapat mengembangkan sektor kosmetik, farmasi halal hingga energi terbarukan. "Perlu sinergi semua pihak untuk mewujudkan KIH di NTB, karena masih banyak yang harus dipersiapkan," jelas Heru.
Pemerintah telah menetapkan dua kawasan industri halal, di Sekotong, kabupaten Lombok Tengah dan Tumpak, Lombok Tengah. Total ada 100 hektare lahan yang disiapkan Pemprov NTB. (K48).
