Bisnis.com, DENPASAR — Sejumlah kabupaten di Bali menginginkan adanya penetapan kawasan zona hijau untuk pariwisata seperti yang didapatkan Ubud, Sanur, dan Nusa Dua.
Adapun saat ini ada tiga wilayah yang sedang disiapkan untuk menjadi zona hijau pariwisata yakni Ubud, Sanur, dan Nusa Dua. Pemerintah Bali menilai ketiga wilayah tersebut paling siap untuk implementasi pariwisata berbasis free covid corridor.
Sebagai ancang-ancang, masyarakat dan pekerja di Ubud, Sanur, Nusa dua juga mulai mendapatkan vaksin Covid-19 yang ditargetkan rampung pada Maret 2021. Bahkan, pada Selasa (16/3/2021) lalu, Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksin di Puri Ubud, Gianyar.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengharapkan Nusa Penida juga masuk menjadi zona hijau untuk pariwisata. Penetapan zona hijau untuk Nusa Penida dinilai akan meningkatkan kepercayaan wisatawan. Zona hijau untuk Nusa Penida juga dinilai akan mendorong masyarakat untuk semakin tertib menerapkan protokol kesehatan.
Apalagi, saat ini, hampir seluruh desa di Nusa Penida masuk dalam zona hijau dengan kasus positif yang terbilang rendah dengan jumlah yang dirawat hanya enam orang.
Menurutnya, alih-alih menargetkan pertumbuhan jumlah wisatawan ke Nusa Penida, menjadikan Nusa Penida sebagai zona hijau untuk wisata memang betul-betul berkaitan dengan peningkatan kepercayaan wisatawan. Zona hijau nantinya juga memastikan pemberian vaksin Covid-19 ke warga di Nusa Penida.
Baca Juga
"Kita tidak bisa bicara pertumbuhan ekonomi kalau keamanan di Nusa Penida belum terjamin, apa yang terjadi jika nanti wisatawan yang datang ke Nusa Penida ada yang tidak memakai masker tentu akan mempengaruhi wisatwan yang lain," katanya kepada Bisnis, Rabu (17/3/2021).
Sekadar catatan, dalam kondisi normal, kunjungan pariwisata ke Nusa Penida mencapai 10.000 wisatawan lokal maupun mancanegegara per hari. Saat ini Nusa Penida memang sudah dibuka untuk wisatawan. Namun, jumlahnya tidak didata seiring dengan peniadaan penarikan retribusi untuk kawasan wisata tersebut.
Menurutnya, jika nanti zona hijau untuk Nusa Penida sudah berlaku, pemerintah pusat akan ambil andil dalam menetapkan sejumlah aturan wisata di pulau tersebut. Seperti misalnya, wisatawan yang datang dipastikan sudah divaksin.
"Saya yakin pemerintah pusat sudah memikirkan, jadi wisatawwn yang datang dipastikan divaksin, sehingga ketika sudah zona hijau akan aman semua," sebutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa mengatakan pihaknya mengusulkan tiga daerah wisata di kabupaten tersebut yakni Gerokgak, Munduk, dan Lovina juga menjadi zona hijau untuk pariwisata menyusul Ubud, Sanur, dan Nusa Dua. Ketiga wilayah tersebut merupakan destinasi andalan Buleleng karena mencatatkan tingkat kunjungan wisatawan paling tinggi.
Apalagi, tiga kawasan tersebut dinilai memiliki kasus Covid-19 yang landai. Kecuali, Gerokgak yang sempat mengalami peningkatan kasus tetapi tidak memasuki zona oranye atau hanya berhenti di zona kuning.
"Jika sudah ditetapkan menjadi target zona hijau oleh Kemenkes atau pusat maka semua pihak akan konsen membantu memberikan perhatian untuk menurunkan kasus di tempat tersebut," sebutnya.
Suyasa belum mampu memproyeksi seberapa besar dampak bagi perekonomian Buleleng jika ketiga daerah tersebut dibuka untuk pariwisata. Namun, dipastikan, menjadikan tiga wilayah andalan Buleleng tersebut sebagai zona hijau akan berdampak besar bagi kabupaten yang memiliki sektor unggulan di bidang pertanian ini.
"Tapi pusat destinasi bisa zona hijau dan dibuka kunjungan wisata tentu akan meberikan dampak pada kemajuan pariwisata dan ekonomi buleleng," katanya.
Terpisah, Pengamat ekonomi pariwisata dari Universitas Warmadewa I Made Suniastha Amerta menilai pemilihan Ubud, Sanur, dan Nusa Dua sebagai zona hijau untuk pariwisata karena merepresentasikan Bali secara umum. Apabila tiga kawasan tersebut sukses dalam menerapkan free covid corridor, kawasan wisata lain dinilai juga akan dipertimbangkan untuk dibuka.
"Saya melihat, kebijakan tersebut [zona hijau Ubud, Sanur, dan Nusa Dua] sebagai uji coba yangmana 3 kawasan tersebut sudah merepresentasikan Bali secara umum. Yang nantinya lebih mudah dikontrol dan dievaluasi. Saya tidak melihat ada kepentingan politik tertentu yang dimainkan di sini," sebutnya.
Meskipun demikian, Suniastha menilai pemerintah memang perlu mengantisipasi adanya kecemburuan sosial dari masyarakat yang daerahnya memiliki potensi zona Hijau tetapi tidak dipilih dan ditetapkan sebagai zona hijau. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu memberikan alasan yang dapat diterima oleh masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan penetapan tiga zona hijau di Bali. Sebaiknya, penetapan zona hijau, tidak hanya diberikan pada tiga daerah tetapi dibuka sampai 9 zona yang mewakili kabupaten atau kota di Bali.
"Jangan sampai setelah launching tiga kawasan tersebut, nantinya menimbulkan permasalahan baru di masyarakat," sebutnya.
