Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pendapatan Daerah di Bali Terkontraksi, Hanya Denpasar Sesuai Target

Pendapatan daerah di Bali selama 2020 terkontraksi karena pandemi Covid-19. Hanya Denpasar yang mampu mencatatkan realisasi 100 persen sesuai dengan pagu anggaran.
Pekerja menggunakan alat pelindung diri saat melayani wisatawan di Hotel Puri Santrian, Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (2/7/2020). Pemerintah Provinsi Bali berencana mewajibkan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19 pada tatanan normal baru bagi usaha pariwisata dan objek wisata di Pulau Dewata yang akan mulai diverifikasi 3 Juli 2020./Antara-Nyoman Hendra Wibowon
Pekerja menggunakan alat pelindung diri saat melayani wisatawan di Hotel Puri Santrian, Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (2/7/2020). Pemerintah Provinsi Bali berencana mewajibkan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19 pada tatanan normal baru bagi usaha pariwisata dan objek wisata di Pulau Dewata yang akan mulai diverifikasi 3 Juli 2020./Antara-Nyoman Hendra Wibowon

Bisnis.com, DENPASAR -- Pendapatan daerah di Bali selama 2020 terkontraksi karena pandemi Covid-19. Hanya Denpasar yang mampu mencatatkan realisasi 100 persen sesuai dengan pagu anggaran.

Berdasarkan data Bank Indonesia, persentase realisasi pendapatan APBD Kabupaten maupun Kota di Bali sampai dengan kuartal IV/2020 mencapai 90,78 persen dari pagu anggaran, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 77,04 persen. Tingginya kinerja realisasi pendapatan didorong oleh realisasi pendapatan transfer yang mencapai 97,09 persen dan realisasi PAD yang mencapai 82,61 persen dari pagu anggaran.

Meskipun demikian, apabila dilihat secara nominal, realisasi pendapatan mengalami kontraksi 6,23 persen secara tahunan (year on year/YoY) dibanding tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan daerah secara nominal terutama terjadi pada komponen PAD sejalan dengan aktivitas usaha yang masih terbatas.

Secara spasial, Denpasar menjadi daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi di Bali yakni mencapai 100,85 persen dari pagu anggaran 2020. Tingginya persentase realisasi pendapatan Denpasar didorong oleh realisasi PAD sebesar 111,66 persen dengan komposisi realisasi terbesar dari pendapatan pajak daerah yang mencapai 109,21 persen diikuti dengan realisasi retribusi yang mencapai 101,42 persen, serta realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 99,73 persen dari pagu anggaran.

Secara berturut-turut, Jembrana menempati urutan kedua dengan realisasi pendapatan 99,76 persen dari pagu anggaran, karangasem 98,02 persen, Klungkung 97,39 persen, Buleleng 97,22 persen, Tabanan 96,23 persen, Bangli 92,48 persen, dan Gianyar 80,92 persen.

Sementara itu, daerah dengan persentase realisasi pendapatan terendah adalah Kabupaten Badung, yaitu sebesar 79,80 persen dari pagu anggaran. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya realisasi pendapatan pajak dan tertahannya realisasi retribusi daerah.

Penurunan realisasi pajak daerah dipengaruhi oleh melambatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada penurunan setoran pajak dari pelaku usaha hotel dan restoran.

Meskipun demikian, dari sisi nominal, Badung tetap menjadi daerah dengan perolehan pendapatan tertinggi yakni senilai Rp3,7 triliun. Disusul Buleleng Rp2 triliun, dan Denpasar Rp1,96 triliun.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan perolehan PAD yang tinggi di Denpasar dipengaruhi oleh aktivitas usaha yang masih berlangsung, tidak seperti Badung. Sejumlah hotel dan restoran di Badung banyak yang berhenti beroperasi, sedangkan usaha restoran di Denpasar terpantau masih berdenyut. Kondisi ini dinilai sangat mempengaruhi perolehan pendapatan pajak daerah di Denpasar.

Selain restoran yang masih beroperasi, pusat perbelanjaan maupun mall di Denpasar masih dibuka.

Apabila diurutkan, perolehan PAD Denpasar yang terealisasi besar didorong oleh pajak hotel dan restoran, pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan telah mendukung perolehan PAD Denpasar.

"Denpasar memang lebih baik dari daerah lain untuk masalah PAD, Denpasar restorannya lumayan hidup, kemudian mall juga ada yang buka," katanya kepada Bisnis, Rabu (17/3/2021).

Kondisi sebaliknya terjadi di Badung, yang aktivitas usahanya tidak berjalan normal. Selai itu, pembangunan pasar Kediri sejak 2019 juga menjadi alasan tertahannya realisasi retribusi daerah lantaran tidak dapat dilakukan pemungutan retribusi daerah selama proses pembangunan.

Tertahannya kunjungan wisatawan juga menjadi alasan terhadap penurunan penghimpunan retribusi daerah, terutama di wilayah Daya Tarik Wisata (DTW).

"Realisasi PAD Badung masih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, banyak hotel tutup, restoran di Badung juga jadi satu dengan hotel, kalau hotel tutup, restorannya juga," sebutnya.

Trisno belum mampu memproyeksi pendapatan daerah di Bali pada tahun ini sebab masih menunggu realsasi kinerja pada kuartal I/2021. Namun, seiring dengan adanya vaksin Covid-19, perekonomian Bali diharapkan kembali beroperasi normal lewat dibukanya kembali pariwisata.

"Harapannya masyarakat kita yang selama ini sering berwisata ke luar negeri, akan memilih ke Bali, harapannya Badung akan kembali PAD nya, Denpasar juga akan tetap bagus," sebutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper