Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Gagas Koridor Pariwisata 3B Banyuwangi-Bali Barat-Bali Utara

Segitiga kawasan yakni Bali Barat, Banyuwangi, dan Bali Utara (3B) disiapkan menjadi pusat pariwisata baru.
Foto udara suasana di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (12/9/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Foto udara suasana di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (12/9/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Pariwisata menggagas konektivitas segitiga kawasan yakni Bali Barat, Banyuwangi - Bali Utara (3B) sebagai pusat pariwisata baru. 

Bali Barat yang direpresentasikan oleh Kabupaten Jembrana secara administratif, Bali Utara direpresentasikan oleh Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur bagian Utara dinilai berpotensi menjadi kawasan pariwisata baru jika diintegrasikan secara optimal. 

Bali Barat dan Bali Utara walaupun berada di jantung pariwisata Indonesia, pengembangan pariwisatanya belum optimal, masih jauh tertinggal dari Bali Selatan.

Salah satu kendala sulitnya pengembangan pariwisata Bali Barat dan Bali Utara karena konektivitas yang belum memadai. Perjalanan ke Bali Barat dari Bandara Internasional Ngurah Rai bisa 3-4 jam. 

Rencana investasi besar di sektor pariwisata seperti pembangunan taman hiburan sekelas Disneyland masih belum terealisasi. Begitu juga pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi yang sebelumnya masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dicoret karena efisiensi anggaran. 

Sehingga pemerintah memandang diperlukan satu koridor atau konektivitas baru agar Bali Barat dan Utara bisa menikmati kue pariwisata yang lebih besar

Destinasi Bali Utara yang awalnya diwacanakan bakal ada Bandara Internasional baru yang bisa mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi bumi Panji Sakti kelanjutannya tidak jelas. Isu pembangunan bandara menjadi komoditas politik setiap Pemilu di Bali, dan meluap setelah pemimpin baru dilantik. 

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan pengembangan koridor 3B sudah masuk dalam program prioritas Kemenpar.

"Dua program prioritas adalah gerakan Pariwisata Bersih, yang berfokus pada pengelolaan sampah dan sanitasi di destinasi wisata, dan koridor pariwisata 3B (Banyuwangi–Bali Barat–Bali Utara), yang dirancang untuk mengurangi tekanan di Bali Selatan dan mendorong distribusi pengunjung yang lebih seimbang," jelas Ni Luh dikutip Senin (24/3/2205). 

Namun perlu diingat, pengembangan pariwisata Bali Barat dan Bali Utara tidak boleh kebablasan seperti Bali Selatan, dimana lahan produktif pertanian beralih fungsi secara masif, berubah menjadi villa, hotel, restoran dan perkampungan bule.

Ditambah lagi jalan di Bali Selatan yang semakin macet karena minimnya transportasi publik yang menunjang mobilitas warga dan wisatawan. 

Kawasan Bali Barat dan Bali Utara merupakan daerah pertanian dan perikanan, banyak komoditas penting yang dihasilkan seperti beras, kopi, cengkeh, pisang, coklat, anggur.

Bahkan sejumlah komoditas sudah mampu menghasilkan nilai tambah, karena adanya hilirisasi dari komoditas tersebut, seperti anggur di Buleleng disuplai ke beberapa pabrik wine yang ada di Bali. Kemudian cokelat Jembrana juga sedang dibangun ekosistemnya untuk hilirisasi, selain itu coklat Jembrana juga diekspor. 

Kemudian pesisir Jembrana dan Buleleng juga penghasil ikan, udang. Pemerintah harus menjamin hadirnya pariwisata tidak mereduksi  potensi di sektor lain. Pembangunan properti atau akomodasi pariwisata harus di lahan yang tidak produktif, sehingga kesalahan di Bali Selatan tidak dibawa ke Barat dan Utara. 

Filolog dan juga budayawan Bali Sugi Lanus secara jelas menyebut pembangunan pariwisata Bali sudah melenceng dari konsep Tri Hita Karana, dimana pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara alam, manusia dan budaya. Konsep Tri Hita Karana menurutnya tidak lebih menjadi slogan para pelaku pariwisata, tapi realisasinya gagal total. 

"Yang didapat Bali malah penyusutan atau pelemahan, alih fungsi lahan pelemahan, sampah pelemahan, dan kerusakan lingkungan pelemahan. Tidak ada yang menjalankan Tri Hita Karana, hanya slogan saja," ujar Sugi Lanus.

Padahal dalam konsep Tri Hita Karana, pembangunan akomodasi harus di lahan yang tidak produktif, jauh dari pemukiman dan lahan pertanian. Kemudian tidak merusak alam, tidak melakukan reklamasi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper