Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov Jamin Pemilihan Komisaris Bank NTB Syariah Transparan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin proses seleksi komisaris Bank NTB Syariah dilakukan secara transparan, profesional dan objektif.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin proses seleksi komisaris Bank NTB Syariah dilakukan secara transparan, profesional dan objektif / Bank NTB Syariah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin proses seleksi komisaris Bank NTB Syariah dilakukan secara transparan, profesional dan objektif / Bank NTB Syariah

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin proses seleksi komisaris Bank NTB Syariah dilakukan secara transparan, profesional dan objektif. 

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi, menjelaskan calon komisaris independen Bank NTB Syariah dipilih karena kemampuan dan kecakapannya, bukan karena kedekatannya dengan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan pernah menjadi bagian dari tim sukses saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurutnya proses seleksi dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang independen.

"Proses seleksi komisaris independen Bank NTB Syariah dilaksanakan oleh tim Pansel yang dipercaya bekerja objektif, transparan, dan mengedepankan profesionalitas dalam setiap pengambilan keputusannya," kata Yusron dalam keterangan resminya, Selasa (27/5/2025).

Yusron juga menegaskan, tidak ada pihak, termasuk pemerintah daerah, yang bisa mengintervensi jalannya proses seleksi tersebut.

Menurutnya tidak ada entitas manapun yang bisa memengaruhi kerja tim, termasuk pemerintah daerah.

Seluruh proses seleksi merujuk pada ketentuan dan aturan yang berlaku dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Selain itu, Yusron juga menyebut bahwa proses seleksi ini terbuka untuk siapa pun warga negara yang memenuhi syarat, memiliki kapasitas, serta pengalaman di sektor perbankan atau manajerial.

"Jika prosesnya terbuka, semua memenuhi syarat dan seleksi berlangsung objektif tanpa intervensi, maka hasilnya tentu mari kita hargai," ujar Yusron.

Yusron menyebutkan proses ini belum sepenuhnya selesai. Gubernur NTB sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) masih akan mempelajari hasil kerja Pansel secara seksama sebelum mengusulkan nama-nama calon ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"OJK nantinya akan menguji nama-nama yang diusulkan. Hasil dari uji ini yang kemudian dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk diputuskan dan ditetapkan," kata Yusron.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper