Bisnis.com, DENPASAR - Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster berjanji akan melanjutkan operasional transportasi publik Bus Trans Metro yang dihentikan operasionalnya oleh Kementrian Perhubungan per 1 Januari 2025.
Program transportasi publik menurut seperti Bus Trans Metro sudah masuk dalam visi misi Koster - Giri di periode kedua. Koster juga menyebut Bali butuh transportasi publik untuk mengurangi kendaraan pribadi yang selama ini masih mendominasi. Setelah dilantik, Koster akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya agar operasi Trans Metro bisa segera dilanjutkan.
"Jadi karena ini sudah tidak berlanjut dari Kementerian Perhubungan, sekarang saya kan belum menjabat ini (sebagai Gubernur Bali) gitu. Nah, jadi saya belum bisa mengadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pada prinsipnya program ini harus dilanjutkan tentu dengan pengelolaan yang lebih baik yang lebih efisien untuk pelayanan masyarakat di Bali dan di Denpasar, Badung, Gianyar, itu yang utama sekali," jelas Koster kepada media, Kamis (2/1/2024).
Koster juga menyebut akan mencari skema pembiayaan yang lebih efisien, seperti skema sharing cost antara Kementerian Perhubungan. Jika tidak ada lagi subsidi dari Kementerian Perhubungan, Koster mendorong pembiayaan melalui Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota di kawasan Sarbagita. Menurutnya Pemda yang memiliki tanggungwab utama mengadakan transportasi publik di Bali.
Sebelum dihentikan, Bus Trans Metro Dewata beroperasi di empat Kabupaten yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Tujuan utama Kementerian Perhubungan mengoperasikan Bus Trans Metro untuk mengurangi kemacetan di empat Kabupaten tersebut, dan menunjang transportasi di kawasan pariwisata. Akan tetapi mayoritas masyarakat belum berminat untuk berpindah dari transportasi pribadi ke publik, sehingga penumpang Bus Trans Metro rendah, banyak koridor yang sepi.
Di satu sisi, anggaran operasional yang mencapai Rp75 miliar per tahun dengan total 105 unit bus, dinilai tidak seimbang dengan jumlah penumpang, sehingga pemerintah memutuskan menghentikan operasional bus tersebut.
