Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Bali secara resmi menjadi pilot project nasional pengembanganan ekosistem bus listrik melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Korea Selatan dan Global Green Growth Institute (GGGI). Kerja sama tersebut dimulai secara resmi melalui MOU ketiga pihak di Bali pada Rabu (13/12/2023).
Dalam MOU tersebut disepakati investasi senilai US$8,8 juta. Pulau Dewata menjadi daerah pertama yang dijadikan pilot project nasional oleh pemerintah pusat, jika berhasil akan direplikasi atau ditiru oleh daerah lain di Indonesia.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menjelaskan alasan utama memilih Bali sebagai lokasi pilot project karena Bali merupakan pintu utama masuknya warga asing ke Indonesia, terutama wisatawan mancanegara.
“Kami menjadikan Bali sebagai pilot project karena Bali ini kawasan pariwisata internasional dan sudah saatnya Bali bertransformasi ke transportasi konvensional ke transportasi yang ramah lingkungan terutama transportasi publik yang ramah lingkungan. Upaya ini untuk membangun pariwisata berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi,” jelas Vivi di Sanur, Rabu (13/12/2023).
Pilot project ini akan fokus di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan atau kawasan Sarbagita yang memang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan transportasi Bali. Menurut Vivi Bali terutama kawasan Sarbagita saat ini masih sangat tergantung dengan kendaraan pribadi dan masih sulit Pindak ke transportasi publik seperti walaupun pemerintah sudah menyediakan transportasi public seperti bus trans metro yang melayani kawasan Sarbagita.
Hasil evaluasi pemerintah mencatat pengguna transportasi publik di kawasan Sarbagita baru 1%, mayoritas masih menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor yang jumlahnya sudah mencapai 4,7 juta. Jumlah sepeda motor di Bali sudah melampaui jumlah penduduk Bali yang tercatat 4,1 juta orang.
Baca Juga
Direktur Biro Perubahan Iklim dan Kerja Sama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Republik Korea Suy Hyun Lee menjelaskan melalui kemitraan yang strategis, Korea akan mendukung Indonesia memenuhi komitmen di tingkat global untuk menurunkan emisi GRK 32% hingga 43% pada 2030 dan target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Kebijakan ditujukan pada transisi energi bersih serta energi yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Dalam skenario NZE, Kementerian PPN/Bappenas mengarahkan kendaraan listrik bagi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2, serta energi hidrogen untuk kendaraan berat seperti bus dan truk.
“Kerja sama ini menjadi salah satu bagian kemitraan strategis yang telah terjalin selama 50 tahun antara Pemerintah Republik Korea dan Indonesia. Di sektor lingkungan, kami percaya program ini dapat mendukung capaian target pengurangan emisi global hingga 45 persen pada 2030 dan capaian nol emisi global pada 2050,” jelas Suu Hyun Lee.
Sementara itu, Country Representative GGGI di Indonesia, Deputy Regional Director for Northeast Asia, Jaeseung Lee yang berperan sebagai mitra pelaksana proyek uji coba sistem kendaraan listrik ini akan melakukan komitmen investasi senilai KRW 11 miliar atau setara dengan US$8,8 juta yang akan direalisasikan hingga 2027.
Dana tersebut mencakup feasibility study, pelaksanaan, finansial, dan penyediaan bus elektrik dan ekosistem pendukung seperti stasiun pengisian daya untuk area Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dan Klungkung. “Saat ini, dunia fokus pada adopsi teknologi tanpa emisi, termasuk di sektor transportasi. GGGI berupaya mendukung pemerintah untuk adopsi e-bus, mulai dari Provinsi Bali dan nantinya direplikasi ke kawasan lain di Indonesia,” jelas Jaeseung Lee.
