Bisnis.com, DENPASAR – Pajak kendaraan bermotor (PKB) masih menjadi andalan Pemprov Bali untuk memenuhi target Rp4,8 triliun Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023.
Besarnya pengguna kendaraan pribadi di Bali baik sepeda motor maupun mobil menjadi salah satu alasan Pemda tetap menjadikan PKB salah satu sumber terbesar pendapatan daerah. Apalagi seiring dengan pulihnya ekonomi Bali pasca pandemi, penjualan kendaraan baru diproyeksikan bakal meningkat drastis, sehingga pundi-pundi PADA dari pajak kendaraan diproyeksikan juga meningkat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Bali, I Made Shanta menjelaskan bergeliatnya aktivitas masyarakat Bali akan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan kendaraan, sehingga pembelian kendaraan akan besar. “Kami melihat dengan animo pembelian kendaraan yang besar, pajak kendaraan atau PKB masih sangat menjanjikan di 2023,” jelas Shanta saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (6/2/2023).
Besarnya potensi dari pajak kendaraan membuat pemprov Bali mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan melalui berbagai kebijakan seperti pemutihan denda pajak kendaraan yang dilakukan dalam periode tertentu, dan memberikan layanan paperless atau pelayanan tanpa kertas yang sedang diuji coba di Samsat Bangli. Shanta menjelaskan jika uji coba ini berhasil maka akan diterapkan di seluruh gerai samsat yang ada di Bali.
Selain dari pajak kendaraan, Pemprov Bali akan mengoptimalkan pemasukan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Shanta potensi PAD dari BUMD sangat besar dan masih bisa ditingkatkan jika BUMD bisa berinovasi untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga setoran ke daerah juga bisa meningkat.
“BUMD yang menjadi andalan seperti Bank BPD Bali, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara, RS Puri Raharja, kemudian ada juga RS Mata dan BUMD lainnya. potensi pendapatan daerah dari BUMD ini besar dan masih bisa ditingkatkan lagi dengan inovasi dan kerja keras yang dilakukan oleh BUMD kedepannya,” ujar Shanta.
Baca Juga
Shanta juga menjelaskan untuk mencapai target Rp4,8 triliun, Bapenda Bali akan melakukan penguatan internal, serta memperkuat pengawasan terhadap penyerapan pajak, termasuk mengoptimalkan kepatuhan pajak masyarakat melalui berbagai kebijakan.
Langkah tersebut menurut Shanta sudah terbukti efektif di 2022 dengan terpenuhinya target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah, Bapenda berhasil menghimpun Rp3,8 triliun PAD dari target Rp3,4 triliun.
