Bisnis.com, DENPASAR – Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Nusa Tenggara Barat melalui QRIS mencapai Rp1,14 miliar dengan 1.067 transaksi sejak diluncurkan pada 18 Juli 2022.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Heru Saptaji, menjelaskan tingginya nilai transaksi pembayaran PKB walaupun baru diluncurkan satu bulan menunjukkan antusiasme masyarakat NTB terhadap pembayaran berbasis digital cukup tinggi. BI NTB bersama Pemprov terus mendorong peningkatan transaksi QRIS melalui program pembayaran pajak dan parkir secara digital.
“Pembayaran pajak kendaraan sudah mulai menggunakan QRIS, ini akan terus kami dorong peningkatan nilai transaksinya dengan sosialisasi intensif kepada masyarakat. Bayar pajak tidak perlu perlu bawa uang tunai, lebih aman dan cepat,” jelas Heru di Ubud dikutip, Senin (29/8/2022).
Parkir di Kota Mataram juga mulai menerapkan QRIS dengan membekali setiap penjaga parkir dengan barcode QRIS. Pemkot Mataram langsung merasakan manfaat dari implementasi QRIS, tercermin dari peningkatan pendapatan dari parkir menjadi Rp3,3 miliar atau meningkat 166 persen pada semester I/2022. Padahal pada semester I/2021 pendapatan dari jasa parkir hanya Rp1,2 miliar.
Menurut Heru, jumlah pengguna yang bertransaksi dengan QRIS harus terus ditingkatkan, karena masih tergolong rendah, padahal jumlah merchant QRIS di NTB sudah banyak. “User QRIS di NTB hingga Juni 2022 baru 120.000 user, jumlah merchant 160.000. padahal idealnya jumlah user lebih tinggi, ini yang masih menjadi PR kami di NTB,” ujar Heru.
Percepatan peningkatan transaksi QRIS dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Universitas di NTB, yang bisa memanfaatkan QRIS untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun untuk pembayaran lainnya. kemudian BI juga menyasar takmir masjid di NTB agar kotak amal setiap masjid dilengkapi dengan QRIS, sehingga jamaah yang ingin menyumbang atau bersedekah tidak perlu membawa uang tunai.
Baca Juga
UMKM juga terus diedukasi untuk menerima pembayaran melalui QRIS, khususnya UMKM yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti UMKM yang menjual oleh-oleh, rumah makan di kawasan pariwisata hingga transportasi. Menurut Heru, Wisman yang datang ke NTB lebih nyaman bertransaksi secara digital dari pada dengan uang tunai, sehingga UMKM harus tanggap dengan potensi tersebut. (C211)
