Bisnis.com, MATARAM - Pengembangan industri minyak goreng kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan subsidi anggaran dari Pemerintah agar bisa bersaing dengan industri minyak sawit.
Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti menjelaskan produksi minyak goreng kelapa sudah berjalan di NTB, tetapi belum bisa bersaing dengan harga yang kompetitif karena belum bisa menurunkan biaya produksi.
"Ada 70 Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memproduksi minyak kelapa, tersebar di Lombok Utara, Lombok Timur dan Sumbawa. IKM yang ada ini butuh subsidi agar bisa bersaing dengan minyak goreng dari sawit," jelas Nuryanti di kantornya, Selasa (19/4/2022).
Dinas Perindustrian sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar subsidi produksi minyak kelapa di NTB bisa diberikan dari APBN. "Kami sudah usulkan melalui Kementerian Perindustrian agar produksi minyak kelapa bisa disubsidi, sehingga mampu bersaing secara harga dan kita bisa lepas dari ketergantungan minyak goreng berbahan baku sawit," ujar Nuryanti.
Saat ini harga 1 liter minyak goreng kelapa mencapai Rp40.000, jauh lebih mahal dari minyak goreng kemasan dengan harga Rp22.000. Nuryanti menjelaskan tingginya harga minyak goreng kelapa karena diproduksi terbatas dan dengan alat produksi yang masih belum modern. Saat ini 70 IKM tersebut baru mampu memproduksi 125.000 liter minyak.
"Kalau produksinya dengan mesin yang modern, kami yakin produksinya bisa meningkat lima kali lipat, kemudian ditambah dengan subsidi harga dari pemerintah, jadi mereka bisa terus berproduksi karena barangnya bersaing di pasar," kata dia.
Baca Juga
Pemprov NTB saat ini sedang membangun ekosistem industri kelapa dan turunnya. Selain minyak kelapa, NTB sudah mulai mengembangkan industri serabut kelapa, lidi, air kelapa, batok kelapa hingga bubuk serabut kelapa. Industri serabut kelapa sudah dikembangkan oleh 25 IKM, lidi 85 IKM, batok kelapa 25 IKM, nata de coco 5 IKM, bubuk serabut 10 IKM.
Pengembangan tersebut didukung oleh luas lahan kelapa sejumlah 45.075 hektare dengan kapasitas produksi 47.360 ton. "Kami akan terus juga berusaha memperluas lahan tanam kelapa melalui program penghijauan dengan pohon kelapa, program tersebut ada di Dinas Pertanian," ujar Nuryanti. (K48)
