Bisnis.com, MATARAM - Kabupaten Klungkung mempercapat digitalisasi Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) pembayaran retribusi dan pajak daerah untuk mengoptimalkan pendapat daerah.
Realisasi percepatan digitalisasi QRIS melalui pembentukan tim khusus di lingkungan Pemkab Klungkung dan berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Bali dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menjelaskan tim khusus bekerja untuk mendongkrak penggunaan QRIS agar tidak kalah dengan daerah lain. "Tim khusus yang kami bentuk diharapkan dapat bekerja optimal dan berkolaborasi dengan BI dan Bank BPD Bali. Kami berharap Klungkung tidak kalah dengan wilayah lain dalam implementasi QRIS," jelas Suwirta.
Kepala Kantor Perwakilan (Kpw) BI Bali Trisno Nugroho menjelaskan dengan QRIS, kabupaten memiliki potensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini Klungkung mengalami peningkatan nilai IETPD yang signifikan pada kuartal IV/2021 sejumlah 97,90 persen, dari sebelumnya pada triwulan II 2021 sebesar 76,76 persen (yoy).
"Kesiapan digitalisasi di Kabupaten Klungkung terlihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Klungkung yang mencapai score nilai 301 dengan predikat baik," jelas Trisno dikutip dari rilis, Rabu (23/3/2022).
Saat ini 9 jenis pajak daerah dan 26 jenis retribusi daerah sudah dapat dibayarkan melalui QRIS. Pemkab Klungkung juga menerbitkan peraturan memperkuat pembayaran dan belanja menggunakan kanal pembayaran non tunai untuk semua transaksi pembayaran pajak dan retribusi. "Kami mendorong Pemkab Klungkung terus melakukan inovasi untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak," kata Trisno.
Baca Juga
Sementara itu Direktur Operasional BPD Bali, Ida Bagus Gede Setiayasa menjelaskan BPD Bali siap mendukung percepatan implementasi QRIS. "Sistemnya seluruh transaksi pajak bakal terintegrasi dengan seluruh kanal BPD Bali. Transformasi transaksi ini juga diharapkan dapat menyederhanakan regulasi, peningkatan layanan publik, mencegah kebocoran layanan publik dan mempercepat ekonomi dan keuangan digital," kata Gede. (K48)
