Bisnis.com, DENPASAR -- PT Bank Pembangunan Daerah Bali memperluas layanan standar nasional kode respons cepat atau Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) ke pelosok desa lewat menggandeng 650 lembaga perkreditan desa (LPD) yang ada di Pulau Dewata.
Perlu diketahui, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa adat di Bali. LPD menjadi badan usaha keuangan yang dikecualikan atau tidak tunduk pada Undang Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nomor 1 tahun 2013 dan hanya berdasarkan hukum adat di Bali.
Hingga Desember 2020, terdapat 1.493 desa adat di Bali. Dari jumlah desa adat tersebut, lembaga perkreditan desa yang terbentuk mencapai 1.436 LPD atau 96,2 persen dari desa adat yang ada. Namun, yang beroperasi hanya 91,1 persen atau 1.308 LPD. Sebanyak 128 LPD tercatat tidak beroperasi lagi.
Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan pihaknya berupaya mendukung literasi keuangan hingga pelosok desa melalui kerja sama dengan LPD yang telah dilakukan selama 37 tahun lamanya. Namun, sebagai lembaga keuangan di tingkat desa, pelayanan digital melalui QRIS tidak bisa dilakukan oleh LPD sehingga BPD Bali ikut terlibat dalam mendukung literasi hingga pelosok desa.
Apalagi, lanjutnya, QRIS telah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan transaksi di era pandemi Covid-19. Pasalnya, dengan QRIS, transaksi dapat dilakukan secara nirsentuh.
Aplikasi QRIS juga dinilai akan menguntungkan Bali sebagai destinasi wisata. Wisatawan yang datang, domestik maupun mancanegara, akan tetap dapat melakukan transaksi pembayaran dengan meminimalkan sentuhan.
Baca Juga
"Kami mendukung literasi keuangan hingga masyarakat kita yang ada di desa-desa, kita perkuat bargaining position masyarakat desa di lembaga keuangan, dengan memberikan pelayanan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya, Senin (12/4/2021).
Adapun hingga Maret 2021, BPD Bali mencatat telah mengaplikasikan QRIS ke 13.679 merchant atau meningkat 24,35 persen dari posisi akhir tahun (year to date/ytd). Sejak diterapkan per Januari 2020 lalu, rata-rata penambahan merchant QRIS BPD Bali adalah sebanyak 1.000 merchant per bulan. Khusus pada Maret 2021, penambahan jumlah merchant mencapai 1.112 merchant.
Selain peningkatan mechant, nilai transaksi QRIS yang dicatat BPD Bali juga mengalami peningkatan. Nominal transaksi QRIS pada Maret 2021 meningkat 18,57 persen dibandingkan bulan lalu dengan nilai transaksi Rp35,94 miliar.
Nyoman mengatakan, dengan adanya 650 LPD yang memiliki sistem teknologi mumpung untuk adopsi QRIS, akan ada peningkatan merchant QRIS yang cukup signifikan di Bali. BPD Bali juga akan mendorong LPD untuk semakin banyak menjaring nasabah untuk menjadi merchant QRIS.
"Kita akan lombakan, minimal kita target rencana bisnis bank kita minimal di 25.000 mechant di 2021, kita ingin lebih dari itu," sebutnya.
Menurutnya, dalam kerja sama ini, nasabah-nasabah LPD akan terlayani QRIS BPD Bali. Di satu sisi, LPD yang bekerja sama dengan BPD Bali juga akan mendapatkan fee atas transaksi QRIS yang dilakukan nasabah. Hanya, hingga saat ini, pengenaan biaya proses qris atau merchant discount Rate (MDR) dalam transaksi QRIS masih digratiskan.
"Kerja sama ini juga akan meningkatkan kapasitas merchant QRIS seperti harapan di Bank Indonesia yang tahun ini 12 juta [merchant secara nasional] dan di Bali kurang lebih 300.000, kita optimalkan dengan memberdayakan LPD yang telah kita ajak kerja sama kurang lebih selama 37 tahun, kita berupaya meningkatkan kapasitas LPD yang sudah memiliki teknologi dan membuat ekosistem keuangan yang lebih kuat di Bali," sebutnya.
Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD Nyoman Cendikiawan mengatakan kerja sama dengan BPD Bali akan memperkuat perekonomian masyarakat Pulau Dewata. Perekonomian perlu dikuatkan lebih dahulu untuk menguatkan desa adat dan seni budaya.
Saat ini, dari 1.436 LPD yang ada di Bali, yang ang memiliki standar core banking mumpuni baru sebanyak 650 LPD. Penaplikasian QRIS tersebut akan bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan LPD lewat setiap transaksi yang dilakukan masyarakat. LPD saat ini mampu memfasilatasi semua kegiatan di sektor ekonomi, tidak hanya simpan pinjam.
"Masing-masing LPD itu kan di daerah memiliki merchant masing-masing, nanti akan dilombakan untuk menjaring mechant, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan peran LPD sehingga dari kapan pun di mana pun dana masyarakat harus melalui QRIS BPD," sebutnya.
Kerja sama Pengaplikasian QRIS tersebut, juga melibatkan PT USSI yang memfasilatasi sistem teknologi di masing-masing LPD.
Direktur PT USSI Maman Tirta Rukmana mengatakan pihaknya mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang akan menjembatani LPD dengan UMKM. Dengan sistem QRIS, semua masyarakat dapat melakukan transaksi secara digital. Di satu sisi, LPD juga memperluas tugasnya dalam memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat dengan memfasilatasi hingga transaksi pembayaran.
"Salah satu poin dari peluncuran tim percepatan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) yang salah satu poinnya kan membangun eksostem digital dengan bank daerah, ini model yang sempurna antara LPD dan BPD, di sini kan Kpd sebagai lembaga keuangan mikro," sebutnya.
