Bisnis.com, DENPASAR - Pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal I/2021 diproyeksi tetap akan terkontraksi. Namun, capaian pada periode tersebut diproyeksi tidak akan sedalam kuartal I/2020.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, pada kuartal 1/2020 pertumbuhan ekonomi Bali minus 1,2 persen. Pertumbuhan ekonomi kembali terkontraksi pada kuartal II/2020 dengan besaran minus 11,06 persen. Begitu juga pada kuartal III/2020 dan kuartal IV/2020, pertumbuhan ekonomi Bali terkontaksi masing-masing 12,32 persen dan 12,21 persen.
Selama lima tahun belakangan, pertumbuhan ekonomi Bali pada 2020 menjadi yang terendah. Pada 2020, laju pertumbuhan ekonomi kumulatif Bali berada pada level minus 9,31 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi 2016 yang sebesar 6,33 persen, 2017 sebesar 5,56 persen, 2018 sebesar 6,31 persen, dan 2019 sebesar 5,60 persen.
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Wilayah Bali Trisno Nugroho mengatakan produk domestik regional bruto (PDRB) Bali pada kuartal I/2020 memang rendah sehingga jika dibandingkan secara tahunan dengan periode kuartal I tahun ini tidak akan terjadi kontraksi yang cukup dalam. Bahkan, Bank Indonesia menilai PDRB Bali pada kuartal I/2021 bisa berpotensi lebih tinggi dari periode sebelumnya.
Aktivitas pariwisata yang masih terbatas hingga saat ini masih akan membatasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2021. Adapun, pariwisata merupakan penopang utama perekonomian Bali selama ini.
"Pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal I/2021 masih akan mengalami kontraksi karena nilai PDRB pada kuartal I/2021 lebih rendah dibanding nilai PDRB pada kuartal I 2020 seiring dengan terbatasnya pemulihan pariwisata di awal tahun," katanya kepada Bisnis, Jumat (5/2/2021).
Baca Juga
Sebagai upaya pemulihan ekonomi, dia pun mengusulkan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk dipercepat realisasinya. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Bali juga perlu dipercepat dan bantuan prpgram pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur desa wisata perlu direalisasikan.
"Dengan model padat karya, proyek-proyek tersebut bahasa untuk membantu mengangkat pertumbuhan ekonomi, ini tergantung jumlah anggaran yang di realisasikan di semester 1 atau semester 2," sebutnya.
Sementara itu, praktisi bisnis keuangan dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Gede Sri Darma menilai pembangunan infrastruktur di Bali bisa jadi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan syarat, masyarakat mesti patuh pada protokol kesehatan secara ketat mengingat belum terjadi penurunan yang signifikan.
Perlu digarisbawahi pula, selama pandemi Covid-19 belum teratasi, pertumbuhan ekonomi dipastikan buruk
"Berapapun prediksi angka yang kita proyeksikan, tidak akan tercapai jika penanganan Covid-19 tidak serius dan peran serta masyarakat sangat diperlukan," sebutnya.
Adapun Pemerintah Bali mengajukan 4 program terkait pembenahan ekonomi ditengah masa pandemi Covid-19 yakni mulai dari pinjaman lunak hingga pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata.
Pertama, pengajuan bantuan modal kerja dalam bentuk pinjaman lunak kepada Pemerintah Pusat senilai Rp 9,4 triliun dengan jangka waktu selama 10 tahun dan grace period selama 2-3 tahun.
Kedua, Provinsi Bali juga melakukan permintaan 2 juta dosis vaksin untuk diberikan kepada pekerja sektor pariwisata. Hal ini dilakukan untuk memberi rasa aman baik kepada pekerja maupun wisatawan yang akan datang berkunjung.
Ketiga, pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang pariwisata selama masa pendemi. Pembangunan infrastruktur ini dinilai menjadi prioritas yang harus diutamakan, selain untuk meningkatkan kualitas destinasi dalam rangka menyambut kembali aktivitas pariwisata, proyek pembangunan yang dilakukan juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Bali.
Terakhir, usulan mengenai program reaktivasi wisata domestik melalui perjalanan dinas diharapkan dapat diarahkan lebih banyak untuk diselenggarakan di Bali secara tersebar di berbagai kabupaten.
