Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Imbas PPKM di Bali, Reservasi Hotel dan Acara Dibatalkan

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pembatasan sosial masyarakat sangat parah khususnya terhadap sektor pariwisata.  
Pegawai hotel melayani wisatawan di kawasan Sanur, Denpasar, Bali, Selasa (3/3/2020). Tingkat hunian hotel di Bali rata-rata turun hingga 70 persen sejak merebaknya wabah virus corona./ANTARA FOTO-Nyoman Hendra Wibowo
Pegawai hotel melayani wisatawan di kawasan Sanur, Denpasar, Bali, Selasa (3/3/2020). Tingkat hunian hotel di Bali rata-rata turun hingga 70 persen sejak merebaknya wabah virus corona./ANTARA FOTO-Nyoman Hendra Wibowo

Bisnis.com, DENPASAR – Pelaku usaha pariwisata di Bali turut merasakan adanya imbas dari penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang akan berlangsung pada 11 - 25 Januari 2021.

Pemerintah mengklaim kebijakan ini sebagai upaya dalam penanganan pandemi Covid-19 yang menunjukkan peningkatan kasus beberapa hari terakhir.

General Manager Hotel Harris and Residences Sunset Road Bali Nyoman Wirayasa mengatakan akibat kebijakan PPKM di Kabupaten Badung, booking order pada Januari 2021 yakni sebanyak 115 kamar per malam dan 10 acara telah dibatalkan oleh para kliennya.

Meski belum menghitung berapa jumlah potensi pendapatan yang hilang akibat pembatalan tersebut, tetapi dia mengaku dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pembatasan sosial masyarakat sudah sangat parah khususnya terhadap sektor pariwisata.  

"Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, terlebih belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir," tuturnya saat dihubungi Bisnis, Jumat, (8/1/2021).

Menurutnya, selain Hotel Harris and Residences Sunset Road, 5 Hotel Harris lainnya turut mengalami pembatalan pesanan dari wisatawan. 

Kondisi ini, sambung Wirayasa, mungkin masih akan berimbas pada bulan-bulan selanjutnya.  Sebab klien ataupun wisatawan lebih memilih untuk wait and see untuk melakukan liburan maupun pengadaan acara.  

"Semoga setiap langkah yang diambil pemerintah merupakan keputusan yang efektif tanpa mengabaikan sisi ekonomi masyarakat," jelasnya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah pusat secara resmi memberlakukan kembali pembatasan sosial aktivitas masyarakat yang dilakukan kepada sejumlah kabupaten/kota, maupun provinsi yang memenuhi kriteria tertentu. 

Khusus untuk di Pulau Dewata kebijakan ini diterapkan pada Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper