Bisnis.com, MATARAM -- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan Kanwil NTB per 30 Juni 2018, nilai akad kredit sektor tersebut mencapai Rp522 miliar dengan 18.697 debitur.
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggara II-C Kanwil DJPB NTB Firdaus Dwi Kuncoro mengatakan selain sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan juga memiliki porsi yang cukup besar dalam penyaluran KUR dengan nilai Rp179,5 miliar dan 9.374 debitur.
"Kami juga telah melakukan survei kepada para debitur, mereka merasakan dampak yang positif dengan adanya program ini. Misalnya, yang awalnya belum bisa menggaji karyawan sekarang sudah bisa menambah jumlah tenaga kerjanya. Dari sisi omset juga rata-rata optimistis bisa meningkat," ujarnya dalam Monthly Media Update di kantor DJPB NTB, Mataram, Selasa (10/7/2018).
Untuk bank penyalur KUR, porsi terbesar masih dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan nilai akad Rp534 miliar dan 25.763 debitur. BRI lebih banyak memberikan penyaluran untuk KUR mikro dengan nilai akad lebih dari Rp463 miliar untuk 25.304 debitur.
Berbeda dengan BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. justru lebih banyak menyalurkan KUR ritel. Tercatat Bank Mandiri menyalurkan KUR ritel sebesar Rp58 miliar dengan 682 debitur.
Total keseluruhan penyaluran KUR Bank Mandiri berdasarkan SIKP per 30 Juni 2018 sebesar Rp80,3 miliar dengan 1.786 debitur.
Berdasarkan data Realisasi Penyaluran KUR antara SIKP dan Bank Penyalur, terdapat perbedaan nilai total akad dan total jumlah debitur.
Berdasarkan data SIKP, tercatat penyaluran KUR hingga 30 Juni 2018 sebesar Rp846,1 miliar dengan 32.474 debitur. Sementara itu, menurut catatan perbankan nilai penyaluran KUR sudah mencapai Rp1,046 triliun untuk 42.713 debitur.
Firdaus menerangkan salah satu faktor perbedaan itu adalah data yang berasal dari bank penyalur belum sepenuhnya dimasukkan ke SIKP oleh kantor pusat masing-masing bank. Dia memastikan pihaknya akan tetap mengawasi agar program pemerintah ini benar-benar tepat sasaran.
"Nantinya [bunga] yang akan dibayarkan oleh pemerintah adalah data yang dari SIKP. Bank diminta untuk terus memperbaharui datanya dan jangan sampai ada data yang ditolak oleh sistem," tutur Firdaus.
