Kos Elite Dituding Jadi Biang Keladi Okupansi Hotel di Bali Rendah

Bisnis.com, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kos elite yang didiami oleh Warga Negara Asing (WNA) selama berada di Bali.

Inspeksi ini berawal dari indikasi banyaknya wisatawan asing yang datang ke Bali akan tetapi okupansi hotel malah rendah. Padahal kunjungan wisatawan asing sudah normal, bahkan dari pantauan bisnis beberapa waktu lalu, terminal internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai sangat ramai, jauh berbeda dari terminal domestik.

Fenomena WNA tinggal di kos, villa hingga rumah kontrakan jadi pemicu rendahnya okupansi hotel di Bali.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat okupansi hotel di Bali di kuartal I/2025 hanya 52,83%, di Januari hanya 60,28% padahal ada libur Tahun Baru. Sedangkan kunjungan wisman ke Bali di kuartal I/2025 mencapai 1,4 juta orang.

Bupati Badung, Adi Arnawa menjelaskan adanya indikasi bahwa kunjungan wisatawan semakin meningkat tetapi okupansi hotel menurun, salah satunya mungkin dipengaruhi oleh adanya akomodasi pariwisata seperti rumah kos yang dibangun di tanah yang terdaftar sebagai tempat tinggal, wisatawan yang kelasnya backpacker menginap atau tinggal ditempat seperti kost ini.

“Kami memastikan terlebih dahulu, akomodasi seperti ini apakah masuk ke dalam sasaran objek pajak dalam hal ini Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), ternyata dari beberapa tempat yang kami kunjungi ada yang sudah bayar dan ada yang belum terdaftar sebagai NPWPD. Bisa kami pastikan, kondisi seperti ini menyebabkan okupansi hotel menurun dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak menjadi tidak optimal,” jelas Adi dari keterangan resminya, Selasa (6/5/2025).

Adi Arnawa menyebut akan memantau perkembangan akomodasi pariwisata yang ada di Badung, khususnya akomodasi secara ruang peruntukannya sebagai rumah tinggal namun dimanfaatkan sebagai akomodasi pariwisata yang dikomersilkan.

Ia juga menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan sementara ini, nantinya akan membuat suatu regulasi sebagai output yang akan dihasilkan dari kegiatan ini.