Bisnis.com, DENPASAR - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bali berharap pemerintahan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta lebih memperhatikan keberadaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Ketua HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih menjelaskan saat ini UMKM membutuhkan akses pasar yang lebih luas untuk memasarkan produknya, sehingga Pemprov Bali perlu mengubah kebijakan terhadap UMKM.
Menurutnya pemerintah tidak hanya membantu dari sisi supply atau pembinaan dari sisi produksi. Akan tetapi pemerintah harus membuka pasar bagi UMKM.
"Kami berharap banyak perubahan kebijakan. Terutama peralihan dari kebijakan yang membantu dari sisi supply ke kebijakan yang membantu dari sisi demand (permintaan). Sehingga UMKM bisa mendapat pasar dari produk yang dihasilkan," jelas Ajus Linggih saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Menurut data Pemprov Bali hingga 2023, jumlah UMKM di Bali 439.382 UMKM, baik yang kategori mikro hingga menengah.
Mayoritas UMKM di Bali masuk dalam kategori pelaku usaha mikro yang jumlahnya mencapai 395.612 unit usaha. Kemudian 36.837 usaha masuk kategori usaha kecil dan 6.392 usaha masuk kategori menengah.
Baca Juga
Lapangan usaha yang dijalankan UMKM di Bali mayoritas di perdagangan dengan jumlah 258.896 UMKM, kemudian lapangan usaha pertanian 73.641 UMKM, non pertanian 47.537 UMKM, aneka jasa 30.996 UMKM.
Kemudian sejumlah 295.934 UMKM masuk kategori informal, dan 107.656 UMKM terkategori formal.
Jika melihat pola pembinaan UMKM di Bali yang dilakukan oleh banyak lembaga baik pemerintah daerah, lembaga vertikal, maupun swasta pembinaan banyak dilakukan dengan memberikan pembinaan dari sisi produksi, kemudian pembiayaan hingga fasilitas ke buyer atau pembeli.
Jika dilihat dari sisi pembiayaan, berdasarkan kategori debitur sejumlah 52,50% kredit di Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 5,99 (YoY).
Realisasi penyaluran kredit UMKM di Bali salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan di Provinsi Bali. Selama 024 mencapai sebesar Rp10,81 triliun kepada 137.591 debitur dan berhasil melebihi target penyaluran KUR tahun 2024 yang sebesar Rp8,91 triliun.
Realisasi KUR terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (41%), Pertanian (18%), dan Industri Pengolahan (12%).