Bisnis.com, DENPASAR – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster – Giri) bakal dilantik oleh Presiden Prabowo pada Kamis (20/2/2025) di Jakarta.
Selama masa kampanye, pasangan ini banyak melontarkan janji untuk direalisasikan dalam masa lima tahun pemerintahan mereka kedepan.
Janji yang tercantum dalam visi misi jika dicermati membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Janji yang dilontarkan antara lain pengembangan infrastruktur darat, laut dan udara.
Salah satu infrastruktur yang dijanjikan oleh Koster – Giri kelanjutan pembangunan jalan tol Gilimanuk – Mengwi.
Proyek besar yang juga dijanjikan Koster akan tuntas di periode kedua pemerintahannya yakni pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung, Bali.
Pembangunan PKB sudah dimulai di periode pertama, yang sudah menelan anggaran Rp2,37 triliun yang pendanaannya bersumber dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dengan anggaran tersebut, Koster telah menyelesaikan pembebasan lahan, pengurugan lahan, pembangunan jembatan dan gapura.
Kemudian Koster – Giri juga menjanjikan pembangunan infrastruktur air bersih bagi masyarakat Buleleng, memberikan insentif kepada petani, meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat Bali.
Di sektor pendidikan, Koster – Giri dalam misinya ingin mewujudkan tersedianya layanan pendidikan secara merata hingga meningkatkan partisipasi kasar pendidikan tinggi.
Kemudian di bidang kesehatan Koster – Giri menjanjikan peningkatan pelayanan kesehatan secara merata di seluruh Bali.
Pengamat Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional menjelaskan realisasi janji – janji tersebut akan menghadapi tantangan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yg diterapkan pemerintah pusat, sesuai Inpres Nomor 1/2025, anggaran transfer ke daerah dipangkas sebesar Rp50,59 triliun.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain mengurangi perjalanan dinas, membatasi kegiatan seremonial,dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada,” jelas Suardana kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).
Suardana juga meminta Pemprov melakukan perencanaan yang matang dan prioritas yang jelas. Mengidentifikasi program yang paling mendesak dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.
Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi alternatif sumber pendanaan.
Dengan manajemen yang tepat dan penentuan prioritas yang jelas, janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih masih berpotensi untuk direalisasikan secara optimal.
