Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPU Kota Denpasar Berupaya Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Satu alasan warga enggan datang le TPS karena merasa kandidat yang maju berasal dari tokoh lama, tidak ada wajah baru yang menarik perhatian pemilih.
Panitia melintas di dekat kotak suara./Bisnis-Himawan L Nugraha.
Panitia melintas di dekat kotak suara./Bisnis-Himawan L Nugraha.

Bisnis.com, DENPASAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 khususnya untuk Pemilihan Wali Kota. 

Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggaraeni menjelaskan partisipasi pemilih tergolong rendah dan masih jauh dari target yang ditetapkan KPU RI dan KPU Bali berdasar evaluasi di Pemilihan Wali Kota sebelumnya.

"Pada Pilwali 2020 tingkat partisipasi pemilih hanya 54%, masih di bawah target nasional, ini [tingkat partisipasi pemilih] memang menjadi tantangan terberat kami bagaimana untuk meningkatkannya di Pilkada 2024," jelas Sekar kepada media, Selasa (25/6/2024). 

Tingkat partisipasi Pilwali 2020, lebih rendah dibandingkan Pilwali 2015 dengan tingkat partisipasi 56%, dan lebih rendah dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018 yang tingkat partisipasinya 58%. 

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di Kota Denpasar, menurut hasil survei yang dibeberkan KPU, salah satu alasan warga enggan datang le TPS karena merasa kandidat yang maju berasal dari tokoh lama, tidak ada wajah baru yang menarik perhatian pemilih. Masyarakat merasa walaupun tidak datang ke TPS kandidat tersebut sudah pasti menang. 

Kemudian pemilih merasa siapapun calon yang jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan ekonomi mereka. Artinya warga yang memilih golput merasa setiap periode kepemimpinan tidak merasakan perubahan kesejahteraan.

Faktor ketiga banyak pemilih terbentur dengan jadwal pekerjaan, walaupun pemerintah menetapkan libur nasional saat hari pemilihan, akan tetapi di sektor tertentu tidak bisa meliburkan seluruh karyawan karena menyangkut pelayanan publik seperti sektor kesehatan dan sektor jasa. 

Sekar menyebut KPU akan meminta perusahaan atau instansi mengatur jadwal piket karyawan di hari pemilihan agar memiliki kesempatan memilih sebelum bekerja. "Misalnya yang shif (piket) pagi mulainya jam 8 atau jam 9, berikan kesempatan karyawan ke TPS sebelum lanjut bekerja," ujar Sekar. 

Ketua Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & Sumber Daya Manusia, Randy Gusas menjelaskan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU terus mengoptimalkan berbagai kanal sosialisasi mulai dari sosialisasi di sekolah, kampus hingga ormas. Kemudian sosialisasi melalui berbagai platform media. 

"Sosialisasi kami targetkan ke semua segmen masyarakat mulai dari SMA hingga kelompok masyarakat. Targetnya pada Pilkada 2024 tingkat partisipasi Pemilih bisa 75%," ujar Randy. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper