Bisnis.com, DENPASAR – Realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I/2022 turun Rp485,58 miliar atau 11,6 persen menjadi 3,68 triliun. Sedangkan pada periode yang sama di 2021 belanja pemerintah pusat di NTB mencapai Rp4,1 triliun.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Kementerian Keuangan Wilayah NTB mencatat belanja pemerintah pusat hingga Juni 2022 paling besar untuk belanja pegawai senilai Rp1,4 triliun, kemudian belanja barang Rp1,04 triliun, belanja modal 1,18 triliun, dan bantuan sosial Rp6,5 miliar. Secara total, realisasi belanja pemerintah pusat di NTB sejumlah 41,11 persen dari Rp8,9 triliun pagu belanja yang ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah DJPB NTB, Sudarmanto, menjelaskan turunnya realisasi belanja pemerintah pusat disebabkan oleh pencairan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang biasanya awal Juni dialihkan ke Juli 2022. Dari sisi belanja modal, masih adanya pagu anggaran yang diblokir untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan membuat realisasi belanja kurang optimal. Kemudian belanja modal gedung dan bangunan yang bersumber pada SBSN UIN Mataram yang baru dilaksanakan di kuartal II/2022.
Baca Juga
Sementara itu, Belanja barang di NTB hingga Juni 2022 mengalami kenaikan Rp16,3 miliar atau 1,58 persen menjadi 1,04 triliun. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat NTB.
“Seiring membaiknya situasi pandemi, aktivitas dan mobilitas masyarakat juga mengalami peningkatan dan berdampak pada belanja barang pemerintah pusat. Namun penyerapan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat belum optimal dan masih adanya pagu blokir pada satuan kerja,” jelas Sudarmanto dalam keterangan pers, Senin (1/8/2022).
Belanja bantuan sosial juga mengalami kenaikan Rp1,09 miliar atau 20,21 persen, menjadi Rp6,5 miliar. Realisasi belanja Bansos secara akumulatif dipengaruhi oleh realisasi belanja bansos bulan sebelumnya yaitu bansos perlindungan sosial berupa beasiswa pada satker UIN dan bansos untuk rehabilitasi sosial pada Balai Rehab Sosial Anak Paramita. (C211)
