Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menargetkan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tuntas sebelum acara puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dilaksanakan pada November 2022.
Target tersebut memastikan wabah PMK tidak mengganggu kredibilitas Bali sebagai tuan rumah pertemuan para pemimpin negara G20 tersebut. Untuk mempercepat menuju zona hijau, Satuan Tugas (Satgas) PMK terus mempercepat vaksinasi dan melakukan pemotongan paksa terhadap sapi yang terjangkit PMK agar tidak menjadi carrier atau pembawa virus.
Vaksin PMK yang sudah didistribusikan ke Bali sejumlah 112.000 dosis, sedangkan kebutuhan vaksin PMK untuk Bali mencapai 1,1 juta dosis, jika setiap sapi mendapatkan jatah dua kali vaksin. Jumlah tersebut diproyeksikan untuk 598.000 sapi Bali.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menjelaskan percepatan vaksinasi sedang dilakukan agar Bali segera menuju zona hijau. “Kami berharap vaksin untuk Bali segera ditambah, dengan vaksin yang ada kami prioritaskan daerah yang ada kasus PMK, dengan radius 3 km hingga 10 km. kemudian pemotongan paksa ini merupakan langkah efektif untuk mencegah penyebaran lebih luas,” jelas Dewa Indra, Jumat (22/7/2022).
Hingga Kamis (21/7/2022), jumlah sapi yang terkena PMK yakni 551 ekor, kemudian petugas sudah memotong paksa sejumlah 438 ekor sapi. Sisa sapi yang belum terpotong sejumlah 110 ekor yang berada di Kabupaten Buleleng. Pemerintah menjamin selain memotong paksa sapi juga difasilitasi untuk penjualan daging sapi agar peternak tidak dirugikan.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhianti, menjelaskan Ombudsman akan mengawasi penuntasan kasus PMK di Bali agar sesuai dengan regulasi yang ada, dan kasus cepat teratasi. Ombudsman juga membuka pengaduan bagi peternak atau pihak terkait mengenai pelayanan terkait penuntasan PMK.
Baca Juga
“Hingga saat ini kami belum menerima laporan terkait kasus PMK dari peternak. Tapi kami membuka pengaduan online maupun offline untuk peternak terkait dengan pelayanan soal PMK ini. Misalnya soal vaksinasi, maupun nanti soal kompensasi bantuan bagi peternak yang sapinya mati,” ujar Sri. (C211)
