Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat total proyek yang dibiayai dari SBSN hingga 2021 telah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan neberapa proyek yang telah dibiayai SBSN seperti pembangunan infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare – Makassar), Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa. Kemudian, pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, seperti Youtefa di Jayapura dan pembangunan beberapa bandara dalam rangka penyiapan Jembatan Udara di Papua.
Pembangunan sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah). Serta, pembangunan dan pengembangan gedung perkuliahan di berbagai perguruan tinggi.
Di provinsi Bali sendiri, dia mencontohkan pembangunan bendungan Tukad Mati ini dibiayai melalui SBSN secara Kontrak Tahun Jamak (MYC) dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total alokasi SBSN yang digunakan sebesar Rp319 miliar.
Suahasil mengatakan pembangunan prasarana bendungan pengendali banjir Tukad Mati ini merupakan salah satu contoh nyata SBSN Proyek di Bali yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR.
Selain Tukad Mati, SBSN juga membiayai pembangunan jalan baru Bts. Kota Megwitani - Singaraja dengan nilai sebesar Rp 308,15 miliar. Sementara itu, pembangunan gedung Lab Kesehatan Terintegrasi di Universitas Ganesha, pembiayaannya dilakukan secara Single Year Contract (SYC) tahun 2021 dengan total alokasi yang digunakan sebesar Rp99,94 miliar.
Baca Juga
Di Bali, alokasi sukuk proyek yang telah dimulai sejak tahun 2016 mengalami peningkatan tren. Pada tahun 2021 ini, Kementerian Keuangan mencatat alokasinya mencapai sebesar Rp362,16 miliar dan kemudian akan meningkat hingga Rp409,8 miliar pada tahun 2022.
Dengan demikian, total alokasi sukuk proyek untuk Provinsi Bali dari tahun 2016 hingga 2022 mencapai Rp 1,68 triliun.
Sebagian besar alokasi Sukuk proyek di provinsi Bali ditujukan untuk proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, diantaranya 43,34 persen di sektor transportasi, jalan, dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR, kemudian 42,31 persen di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR. Dan sisanya 10,47 persen di sektor pendidikan, dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman menuturkan pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya.
"Tujuannya untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008," ujar Luky.
