Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pelaku Pariwisata Asli Bali Mengeluhkan Penjaminan Kredit Pemerintah

Dua buah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penjaminan kredit dinilai sama sekali tidak membantu pengusaha pariwisata di Bali.
Ni Putu Eka Wiratmini
Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com 08 November 2021  |  12:47 WIB
Model memperagakan busana berbahan wastra nusantara dalam Indonesia Fashion Parade di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (6/11/2021). Kegiatan yang mengangkat tema
Model memperagakan busana berbahan wastra nusantara dalam Indonesia Fashion Parade di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (6/11/2021). Kegiatan yang mengangkat tema "Colourful Indonesia" tersebut menampilkan beragam busana wastra nusantara hasil rancangan 12 perancang busana dari berbagai daerah di Indonesia itu untuk melestarikan budaya Indonesia dan membantu para pelaku usaha di bidang tersebut bangkit saat pandemi Covid-19. - Antara/Nyoman Hendra Wibowo.

Bisnis.com, DENPASAR — Pelaku usaha di Bali menilai upaya pemerintah untuk menyelamatkan industri pariwisata Pulau Dewata terkesan setengah-setengah. Pasalnya, dua buah Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penjaminan kredit dinilai sama sekali tidak membantu pengusaha pariwisata di Bali.

Adapun dua regulasi tersebut yakni PMK 32/2021 yang mengatur penjaminan kredit melalui LPEI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Kedua, PMK 71/2020 yang mengatur penjaminan kredit modal kerja Jamkrindo dan Askrindo. PMK 32/2021 memberikan penjaminan kredit untuk korporasi dengan omzet di atas Rp50 miliar. Sementara itu, PMK 71/2020 menanggung imbal jasa penjaminan (IJP) atas kredit dengan batas maksimal Rp10 miliar.

Ketua Hipmi Bali Pande Agus Permana Widura mengatakan hampir 80 persen pengusaha lokal di Bali yang bergerak di industri pariwisata memiliki omzet di bawah Rp50 miliar. Artinya, pengusaha lokal di Bali tidak mampu menggantungkan nasib pada PMK 32/2021.

Begitu pula dengan PMK 71/2020 yang membatasi besaran penjaminan hanya pada kredit dengan batas maksimal Rp10 miliar. Pengusaha lokal di Bali, lanjutnya, membutuhkan kredit di atas itu.

"Rata-rata pengusaha di Bali membutuhkan utang Rp10 miliar, dan pendapatannya di bawah Rp50 miliar, nah harapan kami PMK ini bisa direvisi, ini karena ada gap antara Rp10 miliar sampai Rp50 miliar," katanya kepada Bisnis, Senin (8/11/2021).

Menurutnya, penjaminan kredit yang telah diberikan kepada sejumlah pengusaha pariwisata, hanya dinikmati perusahaan besar. Bahkan, sebagian besar penerima penjaminan, adalah perusahaan berbentuk konsorsium yang anggotanya tidak hanya pengusaha lokal Bali.

"Saya sudah ngomong dengan LPEI, seolah-olah bantuannya setengah hati, sulit buat pengusaha di Bali untuk menikmati PMK ini," sebutnya.

Adapun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank melalui program penjaminan pemerintah (Jaminah) telah memberikan akses fasilitas pembiayaan senilai Rp166,1 miliar kepada delapan hotel di Bali.

Adapun LPEI telah memberikan sertifikat penjaminan pemerintah kepada Bank Mandiri, BNI, Permata dan BPD Bali atas nama PT Griyabali Dwipa, PT Hotel Citra Rapi, PT Sixty Six Paradise Investasi, dan CV Santrian Beach Cottages.

Dari program penjaminan tersebut, diperkirakan lebih dari 4.000 tenaga kerja akan terlibat dari program Jaminah di sektor pariwisata khususnya horeka.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bali pariwisata kredit perhotelan
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top