Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah pusat memastikan akan mendorong realisasi sejumlah belanja daerah di Bali khususnya pada proyek-proyek prioritas nasional di tengah penurunan pendapatan negara.
Adapun penerimaan pemerintah pusat di Bali hingga 31 Mei 2021 terealisasi senilai Rp3,83 triliun atau 32,1 persen dari target. Capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pada periode sama tahun 2020 dan 2019 yang masing-masing sebesar 43,39 persen dan 39,32 persen.
Lebih lanjut, penurunan pendapatan negara tersebut terjadi pada semua elemen, mulai dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kecuali pada komponen Pajak Lainnya yang mengalami peningkatan.
Meskipun demikian, dari sisi Belanja, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Bali mengalami peningkatan. Total Belanja K/L adalah senilai Rp4,98 triliun atau 34,30 persen dari pagu yang tersedia sebesar Rp14,53 triliun. Kinerja tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian periode sama pada 2020 yang mencapai 32,27 persen dan 2019 yang mencapai 32,30 persen.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tru Budhianto mengatakan realisasi pendapatan yang terkontraksi tidak mempengaruhi belanja pemerintah pusat di Bali. Bahkan, sejumlah proyek-proyek prioritas nasional yang ada di Bali, semuanya berjalan dengan baik dengan capaian rata-rata sekitar 48,78 persen. Beberapa di antaranya telah mencapai 100 persen.
Proyek-proyek tersebut di antaranya pembangunan tiga pelabuhan besar yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Selain itu juga pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Embung Sanda, Embung Sanur, serta beberapa Preservasi Jalan Jembatan.
Baca Juga
Misalnya pembangunan Embung Sanda dengan pagu anggaran Rp8,99 miliar telah terealisasi 100 persen. Adapula pembangunan Bendungan Sidan dengan pagu anggaran Rp620 miliar, baru terealisasi 43 persen, Pelabuhan Sanur terealisasi 6,46 persen dari pagu Rp104,4 miliar, maupun Jembatan shortcut Denpasar Gilimanuk terealisasi 20,44 persen dari pagu Rp43,8 miliar.
"Belanja pemerintah pusat di Bali aman, karena pembiayaan untuk belanja tidak terkorelasi langsung dengan penerimaan dari wilayah tetapk di cover dari penerimaan pemerintah secara keseluruhan," katanya kepada Bisnis, Senin (28/6/2021).
Tri menjelaskan hingga semester I/2021 ini, pemerintah pusat mengejar realisasi belanja di Bali sebesar minimal 40 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut telah mencapai Rp4,89 triliun atau 41,24 persen dari pagu per 24 Juni 2021.
Hanya, belanja pemerintah daerah yang dinilai perlu didorong. Hingga Mei 2021, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali baru mencapai Rp5,4 triliun atau 20,59 persen dari pagu anggaran.
"Target belanja realisasi 40 persen minimal untuk semester I dan ini sudah terlampaui yang perlu didorong realisasi belanja daerah, harapannya dengan percepatan belanja akan mampu mendukung pemulihan ekonomi Bali dan semua program pemerintah sudah kita akselerasi semoga kontraksi ekonomi Bali bisa berkurang di kuartal II," sebutnya.
