Bisnis.com, DENPASAR — Bali menghadapi persoalan rendahnya perolehan pendapatan daerah sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Pada kuartal I/2021 saja, realisasi pendapatan daerah Bali baru mencapai 18,24 persen dari target yang senilai Rp6,034 triliun hingga akhir tahun ini.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), realisasi pendapatan daerah Bali selama kuartal I/2021 adalah senilai Rp1,1 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp688,82 miliar. Realisasi PAD tersebut bersumber dari pajak daerah yang senilai Rp495,9 miliar, retribusi daerah Rp2,6 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp158,44 miliar, dan pendapatan lain-lain Rp31,86 miliar.
Lebih rinci, penerimaan pajak daerah dari kendaraan bermotor selama kuartal I/2021 adalah senilai Rp323,38 miliar atau 28,07 persen dari target. Kemudian, pajak daerah dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) selama kuartal I/2021 mencapai Rp101,5 miliar atau 10,75 persen dari target, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp70,34 miliar atau 18,56 persen dari target, pajak air permukaan Rp697,09 juta atau 21,78 persen dari target.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha mengatakan penerimaan pajak daerah memang terus mengalami penurunan sejak kuartal I/2020. Bali sudah tidak mampu mengandalkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Padahal, porsi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah selama ini paling besar yakni mencapai 85 persen lebih.
"Kami dari badan pendapatan daerah sumber utamanya dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terutama kendaraan 1, saya melihat tidak ada harapan lagi, pendapatan dari kedua pajak tersebut tidak cukup signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya kepada Bisnis, Kamis (6/5/2021).
Sementara itu, di sisi lain, pendapatan pajak dari air permukaan, bahan bakar, maupun rokok juga tidak mampu jadi tumpuan karena porsinya yang memang kecil. Terlebih, di tengah pandemi Covid-19, realisasi penerimaan pajak air permukaan sangat rendah karena rendahnya aktivitas pariwisata yang berkaitan dengan air permukaan.
Baca Juga
"Kami juga masih menunggu kondisi pariwisata normal, kami melihat perolehan pajak kendaraan bermotor yang selama ini jadi sumbu harapan kami tidak lagi bergairah sehingga kami harus pikirkan berbagai kebijakan," sebutnya.
Pada 2020, realisai pendapatan APBD Bali hanya senilai Rp5,45 triliun atau mencapai 89,38 persen dari pagu anggaran. Nilai tersebut lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6,64 triliun atau mencapai 102,25 persen dari pagu anggaran pendapatan tahun 2019. Dari sisi nominal, penurunan terutama terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat terkontraksi 23,74 persen (yoy) atau menurun hingga Rp954,97 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi ini tidak terlepas dari menurunnya serapan sebagian besar komponen pajak daerah, khususnya yang terkait dengan kendaraan bermotor akibat penurunan penjualan kendaraan baru selama tahun 2020.
"Kami belajar dari kejadian 2020, kami melihat pandemi Covid-19 sampai dengan berakhir 2020 tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, bagaimana pun juga, pendapatan terbesar pemerintah provinsi berasal dari pajak kendaraan bermotor," sebutnya.
