Bisnis.com, DENPASAR - Serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di Bali terus menurun.
DAK Fisik di Provinsi Bali pada 2019 sebesar 83,13% dari total pagu sebesar Rp679,8 miliar. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan penyaluran pada 2018 yang sebesar 85,42% dari total pagu dana sebesar Rp629,1 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Tri Budhianto, mengatakan DAK Fisik yang tidak tersalurkan di Bali sejumlah Rp114 miliar pada 2019. "Sayang sekali kalau dana ini tidak tersalurkan. Jika dijadikan rehab atau pemeliharaan jalan kan sudah berapa kilometer jalan yang diperbaiki. Kan tujuannya memperbaiki infrastruktur daerah," jelasnya, Selasa (28/1/2020).
Penurunan kinerja penyaluran tersebut ujarnya, dikarenakan kurangnya awareness para pengelola DAK Fisik dan persiapan yang kurang maksimal.
"Persiapan Pemda kurang. Pemerintah Pusat sekarang ini kalau menyalurkan dana basisnya selalu kinerja, jadi kalau kinerjanya tidak terpenuhi, ya dananya tidak disalurkan. Sama dengan ini," tuturnya.
Menurutnya pelaksanaan DAK Fisik ini seluruh kontrak harus selesai pada Juli. Evaluasi mendapati semua hampir selesai mendekati Juli. Sehingga bila terjadi permasalahan di pelelangan tak ada kesempatan perbaikan dan dananya tidak disalurkan.
Baca Juga
DAK Fisik dan Dana Desa, lanjut dia, sudah dialokasikan dan tersedia dalam APBN, tinggal bagaimana Pemda mempersiapkan dengan baik dan cepat, sehingga bisa segera disalurkan. Jadi, jangan sampai disia-siakan.
Oleh karena itu, di 2020 ini, diharapkan para pengelola DAK Fisik segera melakukan koordinasi dan segera menyelesaikan kontrak atas pekerjaan fisik yang akan dilakukan.
DAK Fisik, sebut dia merupakan bentuk support Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan proyek-proyek strategis yang sejalan dengan prioritas nasional. Target akhirnya pertumbuhan perekonomian dapat terus didorong dan masyarakat dapat merasakan manfaat dengan lebih cepat.
Pada 2020 ini, alokasi Dana Desa di Provinsi Bali Rp657,8 miliar atau meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan 2019 yang sebesar Rp630,2 miliar.
Adapun alokasi APBN untuk Bali pada 2017 pada Rp21 triliun, naik menjadi Rp22 triliun pada 2018, kemudian Rp23 triliun pada 2019 dan terkahir jadi Rp24 triliun 2020.
Sementara transfer daerah untuk wilayah di Bali Kabupaten kota yang terakhir ini sekitar Rp12 triliun, naik Rp339 miliar dari tahun sebelumnya.
"Perlu diingat yang naik, yang mana dulu, karena unsur transfer daerah ada beberapa, kalau Dana Alokasi Umum (DAU) menurut saya tiap tahun akan naik karena basisnya bukan kinerja tapi basisnya formula," jelasnya.
Dia menilai jika usulan formula di pemerintah 26 persen dari penerimaan dalam negeri netto. Bila penerimaan APBN targetnya naik, otomatis DAU-nya naik, termasuk bentuk lain di samping DAU.
"Jadi dilihat dulu yang naik unsur mana dulu, tapi unsur basis kinerja naik maka kita bisa anggap bagian dari prestasi," beber Tri.
Asisten 3 Bidang Administrasi Pemprov Bali Wayan Suarjana mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Bali selaku Perwakilan Menteri Keuangan di daerah dalam membantu penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
“Saya minta seluruh jajaran Pemda yang terlibat untuk segera berkoordinasi supaya kontrak cepat diselesaikan, sehingga DAK fisik dan Dana Desa tahun ini bisa segera dicairkan,” tutur dia, Selasa (28/1/2020).
Dia mengiyakan bahwa dari tahun ke tahun realisasi DAK Fisik menurun. Hal ini perlu diakselerasi bersama. Semestinya awalnya dari perencanaan, kalau perencanaan bagus maka pelaksanaan mudah.
