Bisnis.com, MATARAM -- PT Bank Pembangunan Daerah NTB (Bank NTB) Syariah menargetkan penyaluran KPR syariah melalui pembiayaan rumah bersubsidi sebesar Rp148 miliar dengan target pemohon sebanyak 1.000 orang.
Direktur Utama Bank NTB syariah Kukuh Rahardjo mengatakan, untuk mencapai target tersebut pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) NTB dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk menggelar Properti Expo Bank NTB Syariah 2019 pada 26-28 April 2019.
"Saat ini permintaan properti terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kebutuhan hunian sebagai kebutuhan pokok di NTB," ujar Kukuh saat ditemui di kantornya, Mataram, Rabu (14/4/2019).
Bank NTB Syariah menargetkan hingga akhir tahun ini bisa menyalurkan pembiayaan KPR hingga 3.000 unit. Namun, hingga saat ini baru 300 unit yang sudah diproses.
"Ini karena menunggu rumah jadi baru bisa diakadkan. Kalau dari developer ini potensi sampai 3.000 unit hanya saja kebanyakan masih ion proses," ujarnya.
Menurutnya selain sebagai kebutuhan pokok, faktor lain yang membuat tingginya permintaan hunian adalah kesaaran milenial untuk memiliki rumah pertama hingga pesatnya program satu juta rumah oleh pemerintah pusat.
Baca Juga
Dalam expo tersebut akan ada enam pengembang yang berpartisipasi dengan 17 lokasi proyek perumahan yang tersebar di 10 kota/kabupaten di NTB. Bank NTB Syariah memberikan layanan instant pre-approval atau persetujuan prinsip yang diklaim bisa selesai dalam waktu kurang dari 15 menit.
Selain itu bebas biaya administrasi bank, subsidi uang muka sebesar Rp4 juta dan DP yang terjangkau mulai dari 1% sesuai dengan kemampuan nasabah.
Disebut Kukuh, dengan adanya event seperti ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan bisnis bank yang telah menunjukkan tren positif dengan peningkatan aset dari Rp7 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp8,3 triliun pada Maret 2019.
Dalam kesempatan lain, Ketua REI NTB Heri Susanto mengatakan anggota REI NTB hingga saat ini sudah membangun 10 ribu unit rumah FLPP di NTB. Ini masih jauh dari kebutuhan hunian di wilayah NTB.
Menurut data di Perkim NTB, kondisi keluarga yang belum memiliki rumah masih di angka 230 ribu. Namun share untuk yang MBR dan yang miskin masih perlu dibreakdown agar lebih spesifik.
"Kalau anggota REI yang sudah terdaftar untuk membangun sudah di atas 10 ribu (unit)," ujarnya kepada Bisnis.
Sejauh ini, lokasi terbesar pembangunan rumah FLPP berada di wilayah kabupaten Lombok Barat dengan persentase sebesar 65%.
Hal ini mengingat Lombok Barat sebagai kabupaten penyangga penyangga dari Kota Mataram. Selebihnya, akan dibangun di kota/kabupaten lain di wilayah NTB.
Menurut catatan Bisnis, harga rumah FLPP tahun ini akan mengalami kenaikan berkisar antara 7,50%—10% mengikuti perkembangan kenaikan harga jual tanah dan besaran inflasi.
Guna memberikan dukungan terhadap pembangunan rumah bersubsidi, Kementerian PUPR telah menyiapkan fasilitas untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Fasilitas tersebut antara lain berupa subsidi perumahan, subsidi bantuan perumahan, subsidi bantuan uang muka, pembebasan PPN, termasuk penurunan PPH.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113/PMK.03/2014, hanya rumah bagi MBR yang dapat diberikan pembebasan PPN.
Saat ini, rumah subsidi untuk MBR berkisar antara Rp130 juta hingga Rp205 juta per unit, sedangkan konsumen yang membeli rumah dengan harga jual di atas ketentuan tersebut dikenakan PPN sebesar 10%.
