Bisnis.com, TABANAN–Pemkab Tabanan, Bali menggenjot pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mempercepat penguatan kolaborasi dengan swasta yang telah mapan.
Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengatakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak bisa dilakukan sendiri.
“Kami harus cari mitra swasta untuk bisa memperkenalkan bahwa kita punya UMKM yang siap,” katanya, Kamis (4/4/2019).
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 jumlah UMKM di Provinsi Bali tercatat 481.853 unit.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 45.551 unit atau sekitar 9,45% berada di Kabupaten Tabanan. Sedangkan usaha skala besar di Tabanan baru tercatat 28 unit.
Jumlah usaha di Tabanan berdasarkan skala adalah usaha mikro sebanyak 40.132 unit, usaha kecil (4.831 unit), usaha menengah (588 unit), dan usaha besar (28 unit).
Baca Juga
Dengan demikian, UMKM menguasai 99,94% sektor perekonomian di kabupaten ini.
Dia menyebut pesatnya pengembangan UMKM di Tabanan telah menempatkan kabupaten ini sebagai salah satu wilayah terbaik dalam mengelola sektor ini.
Pada 2018, Tabanan meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terbaik 2017 dari Kementerian Koperasi dan UKM.
Geliat ekonomi kreatif membuat perkembangan UMKM tidak hanya fokus terhadap penguatan daya saing di bidang usaha makanan, kerajinan, dan sejenisnya.
Menurut dia, perkembangan juga terjadi pada UMKM di bidang usaha inovatif yang tidak hanya menjawab kebutuhan pasar dan mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga mengurangi risiko kesehatan di Tabanan.
Di antara UMKM inovatif yang saat ini berkembang adalah mereka yang menjual produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik.
Ketua Asosiasi Vaporizer Bali Gede Maha mengatakan hingga Oktober 2018, terdapat 58 anggota yang tergabung dalam asosiasi dan 18 orang distributor yang tersebar pada 72 titik di seluruh Bali.
Adapun pengguna rokok elektrik di Bali secara keseluruhan mencapai 60 ribu orang.
Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah seiring peningkatan permintaan terhadap produk ini.
Oleh karenanya, Gede Maha pun mengingatkan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap fenomena tersebut.
Sejauh ini, rokok elektrik telah masuk ke dalam kategori Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).
Sejak 1 Oktober 2018, pemerintah efektif menerapkan tarif cukai rokok elektrik sebesar 57%.
Selama satu bulan sejak diberlakukan, penerimaan negara dari cukai rokok elektrik mencapai Rp 36 miliar.
Pesatnya penjualan rokok elektrik di Bali membuat daerah ini menyumbang lebih dari Rp 11 miliar atau sepertiga dari penerimaan pita cukai vape secara nasional.
Untuk pengembangan UMKM yang menjual produk tembakau alternatif, Bupati Eka mengaku belum melakukan kajian lebih mendalam sehingga belum menetapkan kebijakan lanjutan.
Menurut dia pengembangan produk tembakau alternatif saat ini sangat ditentukan permintaan pasar.
Hal ini mengingat karakteristik masyarakat Tabanan yang berbeda dengan masyarakat kabupaten atau kota lainnya di Indonesia.
Potensi pengembangan produk tembakau alternatif di wilayah ini tak lepas dari sebagian penelitian yang menyebutkan hasil inovasi tersebut menghasilkan risiko kesehatan lebih rendah.
“Jadi sejauh ini pengembangan toko vape atau rokok elektrik ini masih dikembalikan ke pasar dulu,” kata Bupati Eka.
