Bisnis.com, DENPASAR—Lembaga Perkreditan Desa atau LPD diharapkan tetap maju dan eksis di masyarakat meskipun ditengah-tengah perkembangan digitalisasi yang semakin kencang.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Artha Ardhana Sukawati menyampaikan LPD sudah memberikan kontribusi yang bagus di Bali, khususnya untuk anggota LPD.
Oleh sebab itu dia menilai lembaga yang tidak masuk pengawasan OJK ini ke depan masih sangat relevan dan diperlukan sebagai penggerak roda perekonomian di Bali.
“Terutama untuk UKM-UKM ketika ada yang sulit mengakses Bank-Bank resmi, inilah (LPD) tempatnya,” kata mantan Bupati sekaligus pembina LPD Kabupaten Gianyar ini, Minggu (25/11/2018).
Terkait dengan era digitalisasi yang kini merambah dunia keuangan, dia meniai perlu peningkatan sumber daya manusia di dalam LPD agar bisa mengikuti perkembangan jaman. Kalau dari software atau hardware tidak masalah, sumber daya manusianya yang harus ditingkatkan.
Pemprov menurutnya, akan mendorong perkembangan desa pakraman melalui pembinaan dan pemberian fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan masyarakat termasuk LPD.
Ketua Badan Kerjasama (BKS) LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan menegaskan kembali lahirnya LPD di Desa Pakraman atau desa adat.
Dia menyebut LPD telah menunjukkan eksistensi sebagai lembaga keuangan di Desa Pakraman.
Pihaknya berharap pemerintah melakukan penguatan LPD melalui penguatan Perda dan Pergub yang mengatur tentang keberadaan LPD. Berdasarkan data, per oktober 2018, ada 1433 LPD di Bali, dengan jumlah karyawan lebih dari 7.900 orang dan total aset mencapai Rp21,5 triliun.
.jpg?w=300&h=221)
