Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bakal membangun klinik di desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk menunjang kebutuhan warga terhadap pelayanan kesehatan.
Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan Bali memiliki 716 desa dan kelurahan yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota, namun belum semuanya mendapatkan fasilitas kesehatan secara merata.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam paparannya menyoroti ketimpangan ini, terutama di wilayah seperti Karangasem, Bangli, Buleleng, Jembrana, dan desa-desa di pegunungan atau sekitar kawasan hutan.
Program ini secara cermat dirancang tidak untuk diterapkan seragam di semua desa. Wilayah yang sudah memiliki Rumah Sakit (RS) atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) cukup seperti Denpasar dan Badung, tidak menjadi prioritas.
Fokus program ini diarahkan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan dan minimnya sarana prasarana.
Langkah awal mencakup identifikasi desa yang belum memiliki layanan dasar, pemetaan SDM, hingga kerja sama dengan pemerintah desa terkait lahan dan kelembagaan.
Baca Juga
"Saya punya pandangan seperti ini, kalau di satu desa sudah ada klinik yang berfungsi dengan baik, maka tidak perlu lagi ada Pustu atau layanan ganda lainnya. Layanan sudah cukup ter-cover," ucap Wayan Koster dalam siaran pers, Senin (16/6/2025).
Koster juga berencana melakukan integrasi Klinik Desa dalam sistem BPJS melalui mekanisme kapitasi.
"Kalau Klinik Desa dibangun sesuai Permenkes, maka tidak diperlukan dana APBD tambahan. Dana kapitasi dari BPJS bisa menutupi seluruh biaya operasional," jelasnya.
Gubernur Bali menyoroti pentingnya sistem rujukan langsung dari desa, tanpa harus berlapis ke Puskesmas terlebih dahulu.
Menurutnya Klinik Desa seharusnya bisa jadi titik awal layanan primer. Ini akan memotong birokrasi dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat.
Program ini juga diharapkan tidak hanya menyediakan layanan medis konvensional, tetapi juga mencakup pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal Bali.
"Yang penting, sekarang dirumuskan dulu regulasinya agar siap ketika program diluncurkan secara resmi," ujar Koster.
