Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mencatatkan kemandirian fiskal mencapai 59,09% hingga kuartal I/2025 berkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan menjelaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali juga menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif. Realisasi pendapatan daerah konsolidasian pemerintah daerah (Pemda) di Bali hingga 31 Maret 2025 tercatat sebesar Rp7,06 triliun, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 32,58% (YoY).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontributor utama pendapatan daerah dengan realisasi sebesar Rp4,17 triliun, tumbuh 22,21% (YoY). Pendapatan dari dana transfer tercatat sebesar Rp2,88 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan 50,51% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tingginya PAD Bali membuat Provinsi Bali memiliki rasio kemandirian fiskal yang cukup tinggi sebesar 59,09%. Hal ini sangat positif bagi Bali karena menunjukkan Bali tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat," jelas Arkan dari siaran pers, Rabu (30/4/2025).
Pada sisi belanja daerah, total realisasi tercatat sebesar Rp4,34 triliun, tumbuh signifikan sebesar 45,60% (YoY). Sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja operasi, dengan realisasi sebesar Rp3,60 triliun. Sementara itu, belanja transfer terealisasi sebesar Rp699,29 miliar dan belanja modal terealisasi terendah sebesar Rp44,30 miliar atau 0,74% dari pagu.
Rendahnya realisasi belanja modal baik pada APBN Regional Bali maupun APBD masih terdampak kebijakan efisiensi sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden RI melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Baca Juga
Arkan menyebut kinerja APBN dan APBD Provinsi Bali hingga Maret 2025 mencatat tren positif, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah dengan tetap melaksanakan kebijakan efisiensi.
Kementerian Keuangan Regional Bali berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal hingga akhir tahun, mendukung percepatan pembangunan di Bali. Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat serta terjaganya stabilitas ekonomi, khususnya di Provinsi Bali.
"Seluruh pihak diharapkan terus mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran (value for money). Dengan langkah ini, perekonomian Bali diharapkan dapat pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat," ujar Arkan.
