Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat bakal menyalurkan kredit tanpa bunga sebagai upaya memutus jerat masyarakat dari rentenir.
Sebagai langlah konkret, Pemkab Lombok Barat telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan BPR NTB pada Senin (24/3/2025), yang disaksikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB.
Dalam realisasinya, setiap pelaku usaha kecil yang belum mendapatkan akses kredit ke perbankan akan diberikan modal dengan rata-rata Rp10 juta per orang. Pelaku usaha yang mendapat bantuan hanya berkewajiban membayar cicilan pokok pinjaman.
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini mengatakan bahwa masih banyak masyarakat Lombok Barat masuk dalam kategori non-bankable dan terjerat rentenir.
Selama ini pelaku usaha dan masyarakat yang sulit mendapat akses perbankan menjadi sasaran rentenir. Untuk itu digagas program Modal Usaha Tanpa Bunga, dan selaras dengan tematik program TPAKD Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
"BPR NTB harus menjaga performance, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program modal usaha tanpa bunga diharapkan mampu membebaskan masyarakat pelaku usaha mikro kecil dari jerat rentenir, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Lombok Barat,” jelas Zaini dari keterangan resminya, Kamis (27/3/2025).
Baca Juga
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo menjelaskan mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendorong penguatan BUMD serta meningkatkan akses keuangan masyarakat.
Menurutnya OJK di daerah memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara OJK dengan Pemerintah Daerah.
“Koordinasi OJK dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mendorong penguatan BUMD di sektor keuangan, sehingga lebih berperan dalam pengembangan ekonomi daerah. OJK juga mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Rudi.
Lebih lanjut, Rudi memaparkan penguatan sinergi tersebut juga ditujukan untuk pendalaman akses keuangan di Lombok Barat, antara lain melalui kolaborasi proaktif peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks literasi dan inklusi keuangan nasional tahun 2023 masing-masing sebesar 65,43% dan 75,02%.
