Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan penghematan atau efisiensi belanja setelah pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer pusat ke daerah.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menjelaskan ada pengurangan pendapatan transfer pusat ke daerah baik berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Desa.
DAU bidang Pekerjaan Umum (PU) berkurang mencapai Rp21 miliar, DAK Irigasi berkurang hampir Rp8 miliar.
Selain itu, ada juga potensi penurunan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Provinsi dengan potensi penurunan pendapatan hingga Rp25 miliar lebih. Bahkan, ada wacana pusat untuk menghapus BPHTB.
“Sementara dari sisi beban kata Kembang, terdapat beban hutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara yang mencapai kurang lebih Rp29 miliar, beban operasional rumah tenun, pabrik coklat, anjungan cerdas rambut siwi, anjungan konservasi, sirkuit di pengambengan, dan biaya operasional lainnya. Ini semua menjadi tantangan kami kedepan, tetapi kami tidak boleh menyerah,” jelas Kembang dari siaran pers, Senin (3/3/2025).
Untuk itu, Pihaknya mengajak seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah memaksimalkan pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAK, BKK, DBH, dan insentif fiskal di luar DAU.
Baca Juga
Termasuk mengubah mindset untuk berpikir bagaimana cara mencari/menghasilkan uang, bukan hanya bagaimana cara menghabiskan uang.
Selain menggenjot pendapatan, langkah lainnya adalah melakukan efisiensi belanja.
Salah satunya, rasionalisasi susunan perangkat daerah, menerapkan konsep Miskin Struktur Kaya fungsi dengan mengurangi empat sampai lima perangkat daerah.
"Kami sudah hitung ada penghematan hingga Rp6 miliar. Ada TPP yang bisa kita hemat seperti sewa mobil, biaya listrik, air, ATK, perjalanan dinas, dan belanja operasional lainnya," ujar Kembang.
